MOMENTUM, Panaragan--Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim 31 menyatakan siap meninggalkan lahan sengketa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 27 Tahun 1996 milik PT Huma Indah Mekar (HIM). Mereka mengaku telah menerima uang ganti rugi dan melepaskan hak atas tanah tersebut sejak 2013.

Pernyataan itu disampaikan dalam sosialisasi putusan-putusan pengadilan terkait sengketa lahan seluas sekitar 150 hektare yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Rabu (11-11-2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tubaba tersebut, perwakilan Tim 31 menyatakan memahami dan menerima penjelasan mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Mereka juga menyatakan bersedia secara sukarela meninggalkan lahan yang selama ini ditempati.

"Kami sudah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada tahun 2013 dan melakukan pelepasan hak. Kami paham dan sadar bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi. Kami menghormati dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ujar perwakilan masyarakat yang didampingi Kepala Tiyuh Penumangan, Saikhudin.

Sikap tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan yang melibatkan Pemkab Tubaba, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), PT HIM, serta pihak-pihak terkait.

Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah mengatakan fasilitasi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Tim Kuasa Hukum tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada Bupati Tubaba.

Menurutnya, pemerintah daerah merespons permohonan tersebut untuk memastikan kepastian hukum, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sekaligus melindungi keberlangsungan usaha dan investasi di daerah.

Diamenilai persoalan sengketa lahan perlu segera difasilitasi agar tidak berlarut-larut dan berkembang menjadi konflik yang merugikan berbagai pihak. "Sebagai pemerintah yang responsif dan peduli terhadap keberlangsungan usaha serta investasi di daerah, sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, kami bergerak cepat merespons persoalan ini agar tidak berlarut-larut," tegas Nadirsyah.

Nadirsyah mengajak seluruh elemen masyarakat menghormati proses hukum dan menjaga situasi keamanan daerah. "Kita berkomitmen bersama menjunjung tinggi hukum, menjaga Tubaba yang kondusif, karena kita adalah keluarga besar masyarakat Tubaba," pungkasnya.

Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Sarmaida Eka Rohayani, yang hadir mewakili Ketua PN Menggala, mengapresiasi langkah Pemkab Tubaba mempertemukan seluruh pihak untuk menyamakan pemahaman terhadap putusan pengadilan. Dia menilai dialog dan sosialisasi menjadi langkah positif untuk mengatasi perbedaan penafsiran yang selama ini memengaruhi penyelesaian konflik agraria.

"Tubaba selangkah lebih maju daripada daerah-daerah lain, khususnya di wilayah hukum PN Menggala, dalam menangani konflik pertanahan melalui pertemuan dan sosialisasi dengan mengajak seluruh pihak serta stakeholder untuk duduk bersama," terangnya.

Ketua Tim Hukum PT HIM, Sumarsih, memaparkan aspek hukum terkait status lahan HGU Nomor 27 Tahun 1996 dan kedudukan hukum (legal standing) perusahaan dalam perkara tersebut. Penjelasan meliputi dasar penguasaan dan hak atas lahan, kedudukan hukum PT HIM, serta kaitannya dengan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kapolres Tubaba AKBP Himmawan Setiawan juga menyatakan kesiapan jajarannya mengawal proses fasilitasi sesuai kewenangan kepolisian, dengan tetap memperhatikan status hukum lahan dan kedudukan hukum masing-masing pihak.

"Kami mengawal proses fasilitasi ini sesuai kewenangan yang ada, dengan memperhatikan status hukum lahan tersebut dan legal standing para pihak," katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tubaba Untung Budiono menjelaskan, sosialisasi berlangsung satu hari penuh dalam dua sesi, yakni pagi hingga siang dan siang hingga sore.

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Tim 31 dan Tim 13 serta dihadiri kuasa masyarakat, Candra Hartono. Turut hadir Kapolres Tubaba beserta jajaran, Dandim 0412/Lampung Utara, Kejaksaan Negeri, BPN, PN Menggala, tim kuasa hukum PT HIM, sejumlah kepala OPD, Camat Tulang Bawang Tengah, Kepala Tiyuh Penumangan, dan tokoh masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Tubaba berharap seluruh pihak memahami putusan pengadilan dan proses pelaksanaan eksekusi sehingga tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu konflik. (**)