MOMENTUM, Gunungsugih – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengungkap dugaan permintaan setoran sebesar 10 hingga 15 persen dari dana program revitalisasi sekolah kepada sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah. Permintaan uang tersebut diduga dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah.

Dugaan pemerasan tersebut kini menjadi objek penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung. Penyidik juga telah menggeledah kantor Disdikbud Lampung Tengah dan sejumlah rumah pihak terkait pada Selasa (10/11/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta kendaraan roda empat yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain menyita barang bukti, penyidik melakukan penelusuran aset untuk mengidentifikasi kepemilikan dan penguasaan harta serta menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, mengatakan penyidikan masih terus berjalan. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan keadilan selama proses penegakan hukum berlangsung," kata Ricky dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Ia mengatakan Kejati Lampung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.

Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jumlah kepala sekolah yang diduga menjadi sasaran permintaan setoran, total dana yang diminta, maupun identitas pihak yang diduga terlibat.

Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap dugaan praktik pemerasan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah tersebut. (\*)