MOMENTUM, Jakarta -- Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto akan memetakan perusahaan pertambangan yang diduga menjalankan aktivitas ilegal dan merugikan negara. Pemetaan tersebut dilakukan melalui Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk menentukan sasaran prioritas penindakan.
Langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara kembali memperoleh manfaat lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan.
Suyudi mengatakan, Polri akan mendata perusahaan dan kegiatan usaha yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar menentukan prioritas penindakan.
"Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," kata Suyudi seusai menerima audiensi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menegaskan, Polri akan menertibkan praktik usaha ilegal yang berdampak pada kerugian negara. Namun, penindakan tersebut tidak akan menyasar perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan hukum.
Menurut Suyudi, kepolisian justru berkewajiban memberikan perlindungan dan pengawalan terhadap kegiatan usaha yang legal untuk menjaga iklim investasi di Indonesia.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung," ujarnya.
Sementara itu, Syahganda Nainggolan menilai Kapolri memiliki peran strategis dalam menjalankan arahan Prabowo terkait pengembalian manfaat kekayaan sumber daya alam kepada negara.
Dia menyebut, Presiden menginginkan sedikitnya 70 persen manfaat aset dan kekayaan bangsa dapat kembali dinikmati untuk kemakmuran rakyat.
Pernyataan tersebut merujuk arahan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Syahganda mengatakan, penertiban pengelolaan sumber daya alam yang melanggar hukum menjadi salah satu pekerjaan besar Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah.
"Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal," katanya.(*)
Editor: Muhammad Furqon
E-Mail: harianmomentum@gmail.com