MOMENTUM, Jakarta – DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang masyarakat terhadap regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, RUU Perampasan Aset merupakan hasil perjuangan panjang yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun.
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai berperan aktif mengawal pembahasan regulasi tersebut hingga memasuki tahap pengesahan.
Menurut Habiburokhman, Dasco sejak Agustus 2025 telah meminta Komisi III mempercepat pembentukan UU Perampasan Aset. Bahkan, pembahasan tetap didorong berjalan meski DPR sedang memasuki masa reses.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujarnya.
Habiburokhman menyebut Dasco juga meminta Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama masa reses. Dasco bahkan memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama dalam rapat Komisi III, Rabu (18/11/2026).
"Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," katanya.
Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar rancangan aturan tersebut dilanjutkan ke paripurna.
Dari unsur pemerintah, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan persetujuan atas hasil pembahasan tersebut. Ia mengatakan pemerintah mengapresiasi penyelesaian pembicaraan tingkat pertama dan mendukung RUU itu segera diputuskan dalam rapat paripurna.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna," ujar Eddy.
Pemerintah menilai regulasi perampasan aset menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat upaya penanganan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.(*)
Editor: Agus Setyawan
E-Mail: harianmomentum@gmail.com