Gibran Menuai Ulah Sendiri

Tanggal 19 Nov 2026 - Laporan Harian Momentum - 181 Views
Muhammad Furqon - Pemimpin Redaksi Harian Momentum

GIBRAN Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Alasannya, demi kepentingan bangsa dan negara. Ia juga menegaskan, keputusannya itu tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

Pernyataan tersebut kemudian diikuti banjir narasi positif di media sosial. Ada yang menyebut Gibran sebagai negarawan, bahkan pahlawan. Seolah-olah ia sedang melakukan pengorbanan besar demi menyelamatkan bangsa.

Sungguh luar biasa. Persoalan yang seharusnya dijelaskan dan dipertanggungjawabkan justru hendak dikemas menjadi kisah kepahlawanan.

Kita tentu belum lupa bagaimana Gibran bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Jalan menuju kursi RI 2 terbuka setelah serangkaian perubahan aturan yang memicu kontroversi dan dinilai menguntungkan pencalonannya.

Pertama, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Syarat minimal 40 tahun diberi pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum.

Kemudian, KPU mengubah peraturan pencalonan sehingga Gibran bisa mengikuti kontestasi dengan berbekal surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan. Belakangan, Mahkamah Agung menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan agar surat itu dimusnahkan.

Lalu, bagaimana sikap Gibran menghadapi persoalan tersebut?

Adakah permintaan maaf kepada publik? Adakah pengakuan bahwa proses pencalonannya menyisakan persoalan serius? Adakah tanggung jawab moral atas polemik yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan demokrasi?

Tidak terdengar.

Alih-alih memberikan penjelasan dan menunjukkan tanggung jawab, Gibran justru menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan bangsa dan negara. Ia bahkan menegaskan keputusannya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Pada saat bersamaan, narasi yang menggambarkannya sebagai negarawan dan pahlawan terus bermunculan.

Ini bukan sekadar ironi. Ini pembalikan keadaan. Ketika publik menunggu pertanggungjawaban, yang ditawarkan justru pencitraan. Ketika ada persoalan hukum yang harus dijelaskan, yang dibangun malah narasi pengorbanan.

Jangan menganggap persoalan selesai hanya karena berhenti dari jabatan. Putusan pengadilan tidak bisa dihapus dengan pernyataan politik. Jabatan boleh ditinggalkan, tetapi tanggung jawab tidak ikut hilang.

Karena itu, proses pencalonan Gibran yang diwarnai kontroversi hukum harus tetap ditelusuri. Pihak yang menerbitkan surat penyetaraan, penyelenggara pemilu, dan siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Enak benar kalau persoalan itu dibiarkan menguap begitu saja. Jalan menuju kekuasaan dipermudah melalui perubahan aturan yang kontroversial, proses pencalonan menyisakan persoalan hukum, lalu berhenti dari jabatan dengan membawa nama bangsa dan negara. Setelah itu, berharap dielu-elukan sebagai pahlawan.

Kekuasaan mungkin bisa diperoleh melalui rekayasa politik. Jabatan mungkin bisa diraih dengan memanfaatkan celah aturan. Namun, integritas dan tanggung jawab moral tidak bisa dibangun dengan pencitraan.

Gibran boleh berhenti dari jabatan, tetapi tidak boleh lari dari pertanggungjawaban. Siapa pun yang terlibat harus diproses secara adil di hadapan hukum.

Tabik.

Muhammad Furqon - Pemimpin Redaksi Harian Momentum

Editor: Agus Setyawan


Comment

Berita Terkait


Gibran Menuai Ulah Sendiri ...

GIBRAN Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Pre ...


Mahakarya Karier Kilat Gibran ...

SEBAGIAN orang menyebut Gibran Rakabuming Raka sekadar beruntung. ...


Hari Santri Bukan Gerakan Sarungan ...

SETIAP tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari San ...


Indonesia Surga Narkoba ...

INDONESIA adalah raksasa tidur dengan 280 juta penduduk, kekayaan ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com