Menko Pangan: Pemerintah Koreksi Kebijakan yang Rugikan Petani

Tanggal 19 Nov 2026 - Laporan Nurjanah. - 145 Views
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kebun Wayberulu PTPN I Regional 7, Pesawaran, Kamis (19/11/2026). Foto: Nurjanah

MOMENTUM, Pesawaran -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tengah membenahi kebijakan yang selama puluhan tahun dinilai merugikan petani Indonesia. Sejumlah kebijakan yang tidak berpihak kepada petani mulai dikoreksi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan seusai menghadiri Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kebun Wayberulu PTPN I Regional 7, Pesawaran, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, pemerintah telah bekerja selama dua tahun terakhir untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai tidak tepat dan berdampak buruk terhadap petani.

"Puluhan tahun kebijakan-kebijakan beberapa merugikan petani Indonesia. Kita bekerja keras dua tahun ini. Kebijakan-kebijakannya yang tidak tepat itu kita koreksi agar bisa menguntungkan petani," kata Zulhas.

Salah satu kebijakan yang telah dikoreksi adalah pengaturan impor tapioka dan singkong. Setelah kewenangan impor beralih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pemerintah menghentikan impor kedua komoditas tersebut.

Zulhas menyebut kebijakan itu berdampak terhadap kenaikan harga singkong di tingkat petani Lampung yang kini mencapai Rp3.000 per kilogram.

"Contohnya kebijakan tidak impor tapioka, singkong. Sekarang setelah saya jadi Menko, enam bulan kewenangan pindah ke saya, kita larang impor tapioka. Sekarang harga petani singkong Lampung senang, harganya Rp3 ribu," ujarnya.

Selain singkong, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan impor kakao. Zulhas mengaku masih mempelajari penyebab penurunan produksi kakao petani, termasuk kemungkinan pengaruh harga yang tertekan akibat masuknya produk impor.

"Begitu juga kita akan lihat ini cokelat, kok pada mati. Mungkin itu salah satunya karena harga. Saya akan pelajari, kalau memang harga ini terlalu banyak impor, kita akan kendalikan," tegasnya.

Dia mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan membatasi, bahkan melarang impor kakao apabila produksi dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan.

Menurut Zulhas, impor tetap diperlukan jika pasokan dalam negeri belum mencukupi. Namun, ketika petani dan industri domestik sudah mampu memenuhi kebutuhan, kebijakan impor harus dikendalikan agar tidak merugikan produsen lokal.

"Ada rencana untuk di luar, kita pelajari dulu. Kalau memang kita belum ada sama sekali, tentu perlu. Tapi kalau kita sudah mampu, ya kita kendalikan impornya, bila perlu kita larang," katanya.

Terkait waktu penerapan kebijakan tersebut, Zulhas menyatakan pemerintah akan terlebih dahulu melihat kondisi dan kemampuan produksi kakao di lapangan.(*)

Editor: Muhammad Furqon


Comment

Berita Terkait


Lampung Dorong Kerja Sama 10 Provinsi Perkuat ...

MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong ...


Zulhas dan Gubernur Mirza Dorong Hilirisasi K ...

MOMENTUM, Bandarlampung--Penguatan sektor pertanian dan hilirisas ...


Menko Pangan: Pemerintah Koreksi Kebijakan ya ...

MOMENTUM, Pesawaran -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli ...


Menaker Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Pali ...

MOMENTUM, Jakarta  – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yas ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com