MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kerja sama 10 provinsi untuk menjaga ketahanan pangan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengintegrasikan data pasokan pangan melalui platform digital Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Tahun 2026 di Bandarlampung, Kamis (19/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka kegiatan mengatakan, kerja sama antardaerah harus diwujudkan melalui program konkret yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan, mulai dari ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim hingga perkembangan teknologi, membutuhkan kolaborasi lintas wilayah.
"Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik," kata Marindo.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di seluruh provinsi anggota FKD-MPU. Sistem tersebut diharapkan memudahkan pemetaan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.
Marindo menyebut ketahanan pangan harus menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor pariwisata dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Dia memaparkan empat langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Pertama, memperkuat perdagangan dan distribusi komoditas agar daerah surplus dapat memasok wilayah yang mengalami kekurangan pangan.
Kedua, membangun kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor untuk menjaga pasokan serta stabilitas harga. Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi dan pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan.
"Inilah esensi kerja sama antardaerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah," ujarnya.
Selain pangan, Pemprov Lampung juga menawarkan kerja sama promosi pariwisata lintas provinsi melalui pengembangan paket wisata bersama atau bundling.
Marindo mengatakan, posisi Lampung sebagai pintu gerbang penghubung Sumatera dan Jawa menjadi peluang untuk mengembangkan jaringan perjalanan wisata antardaerah. Sejumlah destinasi unggulan Lampung, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dapat dipromosikan bersama destinasi dari provinsi lain.
"Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antardaerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata," katanya.
Kerja sama FKD-MPU juga diarahkan pada tiga bidang lainnya, yakni penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Marindo berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang realistis sehingga dapat ditindaklanjuti seluruh provinsi anggota.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, FKD-MPU meluncurkan platform SIMPUL PANGAN sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama bidang ketahanan pangan. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan data dan memperkuat rantai pasok pangan di 10 provinsi anggota.
Adapun 10 provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU meliputi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan juga diisi diskusi dengan menghadirkan Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah serta Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata Rickayatul Muslimah.
Tin Latifah memaparkan strategi optimalisasi produksi pangan nasional di wilayah anggota FKD-MPU untuk menjaga stabilitas pasokan. Sementara Rickayatul Muslimah membahas pengembangan pariwisata berkelanjutan dan peluang mengintegrasikan pola perjalanan wisata antardaerah.
Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Lampung berharap koordinasi 10 provinsi dapat ditindaklanjuti dalam program bersama, terutama untuk menjaga pasokan dan harga pangan serta memperluas promosi destinasi wisata lintas wilayah.(*)
Editor: Muhammad Furqon
E-Mail: harianmomentum@gmail.com