MOMENTUM, Gunungsugih -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan Buyutilir–Tanggul Angin tahun anggaran 2025. Nilai kontrak proyek yang bersumber dari APBD tersebut mencapai Rp14,935 miliar, dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp6,74 miliar.
Keempat tersangka langsung ditahan pada Jumat (20/11/2026) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsugih.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan para tersangka masing-masing berinisial IH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.
"Penetapan tersangka didasarkan pada peran dan keterkaitan masing-masing pihak dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan," kata Rita, Jumat (20/11/2026).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-5122/L.8.15/Fd.2/11/2026 hingga TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026 tertanggal 20 November 2026.
Rita menyebut penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dalam proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, maupun aliran dana.
"Kami tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan tersangka lainnya, baik dari proses pengadaan, pelaksanaan, maupun aliran uang," ujarnya.
Proyek peningkatan jalan tersebut memiliki pagu anggaran Rp15 miliar dari APBD Lampung Tengah 2025. Pekerjaan dengan nilai kontrak Rp14.935.000.000 itu dilaksanakan CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing.
Dalam penyidikan, kejaksaan menemukan indikasi pengkondisian pemilihan penyedia pada tahap pengadaan. Penyidik juga mendalami dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 12 saksi dan menyita sejumlah dokumen terkait proses pengadaan serta pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90.
Penanganan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026.
Rita menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat. Ia juga menyatakan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kejari Lampung Tengah memastikan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.(*)
Editor: Muhammad Furqon
E-Mail: harianmomentum@gmail.com