MOMENTUM, Gunungsugih -- Dugaan penyimpangan proyek peningkatan jalan Buyutilir–Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah, diduga terjadi sejak proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menemukan indikasi pengkondisian penyedia melalui e-purchasing serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan.
Proyek yang bersumber dari APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2025 itu memiliki nilai kontrak Rp14,935 miliar. Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6,74 miliar.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan dugaan penyimpangan pada tahap pengadaan berkaitan dengan proses pemilihan penyedia. Penyidik mendalami adanya pengkondisian dalam mekanisme e-purchasing.
Sementara pada tahap pelaksanaan, penyidik menemukan indikasi pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak.
Baca Juga: Kejari Lampung Tengah Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp14,9 Miliar
Temuan tersebut menjadi dasar pengembangan penyidikan terhadap proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Tengah itu.
"Setelah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, tim penyidik menetapkan empat tersangka berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," kata Rita dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Keempat tersangka masing-masing berinisial IH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP sebagai pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.
Penetapan tersangka dituangkan dalam surat tertanggal 20 November 2026 dengan nomor TAP-5122 hingga TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026.
Penyidik telah memeriksa 12 saksi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan serta pelaksanaan proyek. Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026.
Keempat tersangka langsung ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsugih.
Rita menegaskan penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume yang diperjanjikan agar anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kejari Lampung Tengah menyatakan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.(*)
Editor: Muhammad Furqon
E-Mail: harianmomentum@gmail.com