Satgas PKH Cabut Izin PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper Seluas 388 Ribu Hektare

Tanggal 20 Nov 2026 - Laporan Harian Momentum. - 198 Views
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak. Foto: Ist.

MOMENTUM, Riau – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang mencakup areal kerja seluas 338.536 hektare. Keputusan ini diambil setelah Satgas menemukan sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan tersebut.

Pencabutan izin itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, sejumlah pelanggaran ditemukan di dalam areal kerja PT RAPP. Di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare.

Satgas juga menemukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Persoalan lain berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Satgas Kuasai Kembali Aset PT GSL

Selain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga menertibkan pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Luas areal yang dikuasai kembali mencapai sekitar 42 hektare.

Penertiban dilakukan setelah Satgas menemukan indikasi PKS nonkebun milik PT GSL membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) dari perkebunan kelapa sawit tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Aktivitas pabrik tersebut diduga turut mendorong pembukaan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan sawit.

Berdasarkan temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare milik perusahaan. Permohonan tersebut juga direkomendasikan untuk ditolak.

Selanjutnya, Satgas melakukan penguasaan kembali terhadap areal pabrik kelapa sawit beserta kebun milik PT GSL.

Penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Di antaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial, serta Badan Pengaturan BUMN.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.

Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus memulihkan fungsi ekologisnya. Sebab, kebakaran gambut, perambahan hutan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan hutan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, yang memiliki peran penting bagi kelangsungan habitat gajah Sumatera.

Satgas menegaskan penertiban akan dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan agar pengelolaan kekayaan alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(*)

Editor: Muhammad Furqon


Comment

Berita Terkait


Satgas PKH Cabut Izin PBPH PT Riau Andalan Pu ...

MOMENTUM, Riau – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas ...


Pengadaan Diduga Dikondisikan, Proyek Jalan L ...

MOMENTUM, Gunungsugih -- Dugaan penyimpangan proyek peningkatan j ...


Kejari Lampung Tengah Tetapkan 4 Tersangka Ko ...

MOMENTUM, Gunungsugih -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah ...


Kombes Iman Imanuddin Diduga Gunakan Rumah di ...

MOMENTUM, Jakarta – Penyidik Bareskrim Polri menggeledah sejuml ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com