Harianmomentum-- Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengeluarkan maklumat bersama berisi larangan mobilisasi massa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, besok (Rabu, 19/4).

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi santai pengeluaran maklumat tersebut.

"Maklumat itu punya dasar," kata anak buah Prabowo Subianto ini di Komplek Parlemen, Senayan, dikutip RMOL.CO Jakarta, Selasa (18/4).

Namun demikian, Fadli mengingatkan, jika ada masyarakat Indonesia yang ingin pergi ke TPS untuk menjaga agar tidak ada kecurangan atau intimidasi seperti pada Pilkada DKI putaran pertama, itu juga tidak bisa dilarang.

"Kita juga punya dasar. Tidak ada hak warga negara untuk mau kemana saja di Republik Indonesia ada larangan. Apalagi untuk mengawasi penegakan hukum, dalam hal ini penegakan hukum untuk Pilkada," tegasnya.

"Saya yakin itu adalah hak warga negara siapa saja boleh," ungkap Fadli menambahkan.

Lebih lanjut Fadli mengatakan bahwa Partai Gerindra, besok juga akan mengerahkan seluruh kader termasuk anggota DPRD dari Gerindra untuk datang ke Jakarta, dan ikut mengawasi TPS-TPS supaya tidak terjadi kecurangan. 

"Jadi kita mengerahkan itu bukan kemaren tapi sudah dari dua minggu yang lalu juga sudah kita arahkan untuk ke Jakarta sama halnya kayak dari PDIP juga saya kira itu sah-sah saja," tegasnya lagi. (Red)