Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera memiliki Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) guna memaksimalkan pengelolaan keuangan di wilayah setempat.

"Saat ini, masih dalam analisa terkait beban kerja satuan tersebut. Karena, berdasarkan UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap daerah wajib memiliki AKPD," kata Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Minhairin melalui Kabid Anggaran Marindo Kurniawan, Jumat (23/3).

Menurut dia, jabatan fungsional AKPD diperlukan untuk menjawab tantangan terhadap kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

"Tugas yang mereka kerjakan adalah, memberikan analisis kajian atau rekomendasi mengenai pengelolaan keuangan pusat dan daerag kepada pimpinan," kata dia.

Terkait berapa jumlah AKPD yang ada di Lampung, dia megatakan masih dilakukan analisa bebas kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung. Nantinya, AKPD diambil dari PNS yang ada di lingkungan daerah masing-masing.

"Ya dari PNS yang ada. Diantaranya syaratnya adalah paling rendah golongannya IIIC dan memiliki pengalaman di bidang itu minimal dua tahun," jelasnya.

Nantinya, para AKPD ini mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan jabatan paling kecil Rp540 ribu. (Gol IIIA-IIIB) dan paling besar Rp1,5 juta (IV D-IVE).

"Untuk kebutuhannya ya nanti akan melalui regulasi terlebih dahulu," ujarnya.(ira)