Harianmomentum--Setelah melalui beberapa kali pembahasan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2016.

Persetujuan terhadap LKPj tersebut disampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin tiga Wakil Ketua DPRD setempat: Nurdin Habim, Yusrizal dan Arnold Alam, Rabu (19/4). Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampura Sri Widodo.

Juru bicara panitia khusus DPRD Lampura Agung Utomo memaparkan hasil pembahasan terhadap LKPj tersebut. Dalam pemaparannya, Agung mengatakan LKPJ merupakan laporan capaian kinerja pemerintah dalam satu tahun anggaran. LKPJ juga merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berdasar dari aspirasi masyarakat.

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan DPRD terhadap LKPj bupati tahun 2016 itu: Meminta Pemkab Lampura menindaklanjuti temuan BPK atas pelaporan keuangan, meminta pihak eksekutif selalu meningkatkan efektifitas komunikasi dengan DPRD.

Kemudian: LKPJ harus disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), meminta pemkab terus berupaya mengundang investor untuk masuk ke Kabupaten Lampura dan perbaikan sarana gedung sekolah terutama di pelosok desa.

Selanjutnya: Meminta pemkab intens mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa, dDistribusi tenaga pengajar ke daerah pelosok dan meninjau ulang kontrak dengan pihak ketiga yang mengelola parkir di RSUD Mayjen Ryacudu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lampura Sri Widodo menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kinerja DPRD yang telah membahas, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas penyampaian LKPj tersebut. 

"Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga hubungan antar eksekutif dan legislatif dan seluruh elemen masyarakat semakin harmonis demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Lampung Utara," kata Sri Widodo. (Red)