Harianmomentum.com--Pemerintah Kota (Pemkot) Metro belum bisa memastikan realisasi rencana pemberian fasilitan jaminan pelayanan kesehatan untuk tenaga honorer di lingkup pemkot setempat. Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, hal tersebut masih akan dibahas dengan dinas terkait.

"Partisipasi kepersertaan program jaminan kesehatan nasional melalui  BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) di Kota Metro ini di atas 67 persen. Itu paling tinggi se -Provinsi Lampung. Berkaitan dengan BPJS Kesehatan untuk tenaga honor, masih akan kita bahas dulu," kata Pairin pada harianmomentum.com, Selasa (17/4). 

Menurut dia, dana yanga dibutuhkan untuk kepesertaan BPJS bagi tenaga honorer itu tidak sedikit. Karena itu, masih perlu dibahas dengan dengan pihak terkait. 

"Nanti bisa kami anggarkan di APBD murni tahun 2019 atau di ABT (anggaran belanja tambahan), karena alokasi anggaranya tidak sedikit," ungkapnya.

Dia mencontohkan, dengan jumlah tenaga honorer lebih kurang 700 orang dan  Pemkot Metro mensubsidi 100 persen klaim dana kepesertaan BPJS itu, maka dibutuhkan dana sekitar Rp1,68 miliar per tahun.. 

"Jumlah itu berdasarkan asumsi saya. Tenaga honor 700 orang dengan satu kepala keluarga minimal empat orang. Sedangkan biaya BPJS Kesehatan paling murah Rp25 ribu per bulan," teranganya. (pie)