Harianmomentum.com--Pemerintah Kota Bandarlampung diminta lebih dulu melakukan survei sebelum mengalihkan program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Julius Gultom. Menurut dia, survei dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat keberatan atau tidak jika program Jamkeskot dihentikan dan diganti BPJS.

"Kami (DPRD) meminta, jika memang pemkot akan menghentikan Jamkeskot dan mengganti dengan BPJS, terlebih dahulu menyurvei apakah masyakat setuju Jamkeskot dihentikan atau tidak," ucapnya kepada Harianmomentum.com, Senin 30 April 2018.

Dia menilai, seharunya anggaran program Jamkeskot ditingkatkan, bukan dihentikan. Karena, jumlah masyakat berpenghasilan rendah cukup banyak ketimbang yang menengah ke atas.

"Misalkan, untuk makan saja susah, apalagi mau mambayar iuran BPJS. Kan itu sangat ironis. Karenanya, saya meminta terlebih dahulu pemkot mengkaji rencana itu," tegas dia.

Jangan sampai, lanjut anggota Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung itu, setelah Jamkeskot berhenti, justru kesejahteraan masyarakat terganggu. "Supaya itu tak terjadi, saya minta pemkot terlebih dahulu mensurvei rencana itu," tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandarlampung Muhammad Yusuf Khohar mengatakan Jamkeskot akan dihentikan pada tahun 2019.

"Iya itu (Jamkeskot) akan dihentikan pada tahun 2019, sebab itu mengacu dengan perintah Pak Presiden bahwa,  di tahun 2019 semua masyakat akan dimasukan kedalam BPJS," ucapnya.

Oleh karenanya, lanjut politisi Demokrat itu, pihaknya akan bekerja sama dnegan BPJS. Penghentikan Jamkeskot bukan berarti jaminan kesehatan untuk masyarakat ditiadakan, tetapi beralih ke BPJS.

Penghentikan program Jamkeskot, kata dia, menghemat anggaran sekitar Rp60 miliar per tahun. "Lebih baik, anggaran sebesar itu dipakai untuk pembangunan," katanya. (aji).