Harianmomentum.com--Kinerja beberapa oknum peratin (kepala desa) dalam mengelola dan melaksanakan program dan desa (DD) di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lanpung, dikeluhkan warga.

Warga menuding, kinerja beberapa oknum peratin dalam mengelola DD tidak transparan dan terkesan asal-asalan.

Bukan hanya soal DD, warga juga menyebut pelaksanaan  kegiatan pembuatan sertifikal lahan melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) juga sarat dugaan aksi pungutan liar alias pungli.   

"Kinerja beberapa oknum peratin di Pesisir Selatan sangat kami sesalkan. Kurang terbuka dengan penggunaan dana desa, bahkan beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan, seperti jalan rabat beton, tidak sesuai spesifikasi," kata salah seorang tokoh pemuda yang tidak ingin disebut namanya.

Hal senada disampaikan warga lainnya. Menurut warga yang juga tidak ingin disebut namanya itu, sebagian besar program pembangunan melalui DD tahun 2017 hanya sekedar menyerap anggaran saja. Tidak mementingkan kualitas hasil kegiatan.

"Di Pekon (desa) Tulungbamban misalnya, lokasi pembangunan jalan rabat beton justru di luar wilayah pekon tersebut. Alasanya hasil kesepakatan warga,” ungkapnya.

Sedangkan di Pekon Pelitajaya, lanjut dia, pembangunan jalan rabat beton tidak menggunakan material batu sebagai mana ketentuan yang berlaku. 

“Tdak pakai batu pecah ukuran 1-2 cm (split), dengan alasan lokasi terlalu jauh dan tidak bisa dijangkau kendaraan," terangnya.

Masyarakat berharap, pemerintah dan pihak terkait lainya dapat meninjau ulang pengelolaan DD di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan. 

"Kami sangat berharap aparat penegak hukum turun ke lapangan,  mengecek kinerja oknum-oknum pertain dalam pengelolaan DD,” harapnya.  (asn)