Harianmomentum.com--Federasi Serikat Perkebunan Nusantara (FSPBUN) melakukan pertemuan di Wisma Limas PTPN XI, Tretes, Pasuruan, Jumat (27/7/2018) guna membahas permasalahan di PTPN Gula.  

Tiga  hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana regrouping Pabrik gula (PG) PTPN terutama yang berada di wilayah Jawa, tata niaga gula dan pemberlakuan SNI untuk produk gula dalam negeri.  

Pembahasan tersebut dilakukan oleh Tim Pengawalan Regrouping Pabrik Gula PTPN FSPBUN yang anggotanya berasal dari SPBUN PTPN yang mengelola komoditas gula yaitu : PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.  

"Salah satu latar belakang dibentuknya Tim tersebut, karena isu regrouping Pabrik Gula (PG) PTPN telah menyebabkan keresahan di kalangan karyawan PTPN komoditas Gula," ujar Ketua Tim Pengawalan Regrouping PG PTPN FSPBUN Ir. Beta R Sigit Prakoeswa didampingi sekretaris  M. Amier Hasanoedin, S.E, Selasa (31/7/2018).

Menurutnya,  isu ini bermula pada akhir tahun 2016 dan berlanjut pada 2017 hingga saat ini.  

Pihak FSPBUN telah beberapa kali melakukan koordinasi dan audiensi kepada Holding PTPN Group maupun Kementerian BUMN untuk meminta kejelasan terkait rencana penutupan PG-PG PTPN terutama yang ada di Wilayah Jawa dengan kapasitas di bawah 4.000 TCD (Ton Cane per Day). 

"Bahkan secara tertulis, FSPBUN juga sudah menyampaikan surat kepada Kementerian BUMN agar tidak melakukan penutupan PG PTPN tanpa kajian komprehensif.  Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai rencana pemerintah tersebut," papar Beta.

Dalam beberapa kali audiensi, jelas Beta, pihak Holding PTPN selalu menyampaikan bahwa rencana regrouping tersebut baru sebatas wacana. Namun dalam kenyataannya sudah ada beberapa PG di Jawa yang ditutup, yaitu PG Jatibarang (Brebes), PG Sumberharjo (Pemalang), PG Gondang Baru (Klaten),   PG Toelangan, PG Watoetoelis (Sidoarjo), PG Kanigoro (Madiun), PG Padjarakan (Probolinggo).  Ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan inilah yang semakin menyebabkan keresahan di kalangan Karyawan.

FSPBUN  sangat menyayangkan penutupan PG-PG tersebut, karena tentu berdampak kepada nasib karyawan, terkait dengan lapangan kerjanya, bagaimana relokasinya, pemberdayaannya dan sebagainya.  

Selain dampak kepada karyawan, penutupan PG-PG tersebut tentu juga berimbas kepada para stakeholder  yang telah bermitra baik dengan PTPN selama ini, seperti suplier, petani, pengusaha angkutan dan sebagainya.  Di samping itu juga menyebabkan terbengkalainya aset peralatan dan pabrik yang seharusnya dapat dioptimalkan.  

Padahal, meskipun kapasitasnya kecil, PG-PG tersebut masih bisa memberikan kontribusi keuntungan bagi PTPN yang notabene perusahaan milik negara.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, FSPBUN menolak penutupan PG-PG PTPN dengan alasan tidak efisien tanpa didahului dengan kajian yang mendalam.  " "Tim Pengawalan Regrouping Pabrik Gula PTPN FSPBUN menyatakan penolakan FSPBUN terhadap penutupan PG-PG PTPN tersebut bukan berarti FSPBUN tidak mendukung program pemerintah untuk memajukan industri gula nasional, tetapi FSPBUN memandang bahwa program penutupan PG tersebut tidak tepat," tegasnya.

Ia menegaskan, pada dasarnya SPBUN-SPBUN di PTPN dengan Komoditas Gula tidak menolak bila diajak maju, atau apabila PG dimodernisasi.  Tetapi tidak dengan cara membekukan PG yang lama.

Menurut Betta  penutupan PG-PG PTPN di Jawa terkesan tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi terkait dengan multiflier effect keberadaan PG bagi perekonomian masyarakat, aspek historis dan aspek psikologis karyawan dan keluarganya serta skill yang dimiliki karyawan yang telah dibangun dalam waktu yang lama.  Penutupan PG-PG milik negara dimaksud, akan menjadi ironi bila kemudian muncul PG-PG Swasta yang didorong dan difasilitasi pertumbuhannya.

FSPBUN juga menepis anggapan bahwa lonjakan harga gula di pasaran yang kadang-kadang terjadi, dipengaruhi oleh PG-PG yang tidak efisien, sebab harga gula di pasaran dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tidak ditentukan oleh produsen.  

Dalam hal ini, justru tata niaga gula perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga para pemain-pemain perdagangan komoditas gula  tidak bisa mengatur pasar seperti yang terjadi saat ini.

Isu tata niaga gula inilah yang juga menjadi sorotan Tim FSPBUN tersebut.  

"FSPBUN mengharapkan pemerintah dapat merumuskan tata niaga gula yang berkeadilan, yang dapat menguntungkan produsen, penyalur maupun masyarakat konsumen" katanya.

.  Namun, yang sering terjadi, justru produsen gula, dalam hal ini petani maupun perusahaan perkebunan gula (terutama BUMN Perekebunan) tidak menikmati jerih payah memproduksi gula, sementara masyarakat juga sering mendapatkan gula dengan harga yang tinggi.  Sehingga yang menikmati keuntungan justru para pemain perdagangan gula yang memiliki modal yang besar.

Dalam hal ini, FSPBUN mengharapkan, Bulog yang telah ditunjuk pemerintah untuk membeli dan menyalurkan gula petani dan gula PTPN, dapat betul-betul bisa berperan sebagai penyangga harga gula nasional, sehingga harga yang diterima konsumen adalah harga yang wajar dan produsen gula tidak dirugikan.  

FSPBUN menekankan agar mekanisme penjualan gula BUMN melalui Bulog, tidak mengulangi kejadian tahun lalu, di mana PTPN dilarang menjual gula kepada selain Bulog dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pemerintah dan berada di bawah rata-rata harga RKAP PTPN-PTPN produsen gula.  

Sementara itu, kemampuan finansial Bulog juga terbatas sehingga pembelian gula PTPN oleh Bulog tidak segera terealisasi.  

Akibatnya, tahun lalu gula PTPN menumpuk dan tidak tertampung di gudang-gudang PG PTPN sehingga mengakibatkan peningkatan biaya gudang maupun tambahan biaya reprocessing akibat adanya gula yang rusak karena kapasitas gudang tidak memadai.  

Yang paling  dirasakan oleh karyawan adalah, akibat pembayaran gula yang lambat dari Bulog, cash flow PTPN-PTPN gula menjadi sangat terganggu yang berakibat kepada terganggunya pembayaran hak-hak kepada karyawan.  

Selain mekanisme penjualan gula PTPN melalui Bulog, FSPBUN juga menyoroti kebijakan impor gula yang cenderung membahayakan produsen gula dalam negeri.  

Hal ini terkait dengan telah beredarnya informasi bahwa pemerintah telah membuka kran impor gula sebesar 1,1 juta ton.  FSPBUN menilai, jumlah impor tersebut telalu besar dan tidak memperhatikan stok gula yang ada di dalam negeri pada musim giling tahun ini.  Informasi yang beredar, saat ini stok gula nasional surplus 2,4 juta ton yang membuat pasar gula jenuh.  Hal ini tentu akan membuat industri gula di tanah air menjadi tidak sehat.

Masalah lain yang disoroti adalah penetapan SNI gula produksi dalam negeri yang mempersyarakatkan ICUMSA di bawah 300, dipandang kurang tepat karena : pertama,  peralatan mayoritas pabrik gula milik PTPN belum memungkinkan untuk menghasilkan produk dengan ICUMSA di bawah 300; PG-PG PTPN mempunyai segmen pasar tersendiri yang sudah terbiasa dengan produk selama ini.  Untuk itu, FSPBUN meminta kepada pemerintah untuk menangguhkan pemberlakuan SNI untuk produk gula PTPN. 

“Pengalaman pahit musim giling tahun lalu akibat tidak bagusnya tata niaga gula jangan sampai terjadi lagi tahun ini, dan karenanya kita harus bisa mengawal bersama-sama”, demikian harapan Betta.  Untuk itu, FSPBUN akan terus menyuarakan aspirasi Karyawan di PG-PG PTPN kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya. “Apabila aspirasi Karyawan PG PTPN ini tidak didengarkan oleh pemerintah, maka FSPBUN akan melakukan aksi solidaritas Karyawan PG PTPN secara Nasional” tegasnya.(rls)