Harianmomentum--Pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP) rintisan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditargetkan selesai pada tahun 2018 hingga 2019 di seluruh Indonesia.
RPP dirintis sejak tahun 2015. Di tahun pertama telah
berdiri di 9 provinsi dan 18 kabupaten/kota, kemudian tahun 2016 di 10
provinsi, dan tahun 2017 di 15 provinsi dan 273 kabupaten/kota.
"Sisanya akan diselesaikan pada tahun 2018-2019 di seluruh
Indonesia," kata Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU Nur Syarifah dilansir
dari laman kpu, Senin (28/8).
Inung sapaan akrab Nur Syarifah menjelaskan, pada tahun 2017 ini masih ada lima
provinsi yang belum terbentuk RPP, yaitu Bangka Belitung, Jambi, Maluku, Riau
dan Papua. Kelima provinsi tersebut ditargetkan dapat membentuk RPP di tahun
ini.
"RPP saat ini masih ada yang belum memenuhi standar, karena keterbatasan
ruangan, seperti di KPU RI, Kalimantan Utara dan Jembrana. RPP yang sudah
memenuhi standar contohnya di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bima, dan Ketapang.
Display yang ditampilkan juga bisa menggunakan konten lokal seperti di Kota
Semarang dan Bogor. Tata letak RPP juga harus memenuhi unsur etestika dan
proporsionalitas," tutur Inung.
Selain itu, kegiatan di RPP juga tidak hanya berbasis anggaran, tambah Inung.
Kegiatan RPP belum maksimal menjangkau semua segmen dan belum terintegrasi
dengan baik. Untuk itu, RPP bisa bekerjasama dengan stakeholder, mendesain
kegiatan pendidikan pemilih yang kreatif, pemanfaatan media sosial, kegiatan
yang bermuatan lokal, pemanfaatan hari besar nasional, kegiatan rutin seperti
car free day.
"KPU juga akan mempunyai RPP project nasional, yaitu zona demokrasi dan
pemilu yang akan dikelola KPU Kota Yogyakarta dan ditempatkan di Taman Pintar
Yogyakarta. Pertimbangannya, Yogyakarta adalah kota pendidikan dan pariwisata,
dan taman pintar ini area publik yang strategis karena area wahana edukasi dan
anak-anak juga," ujar Inung.
RPP project nasional ini direncanakan akan diresmikan pada 7 Oktober 2017
bertepatan dengan ulang tahun Kota Yogyakarta ke-261. Pengunjung taman pintar
ini setiap tahunnya lebih dari 1 juta orang, sehingga diharapkan project
nasional ini dapat memebrikan kontribusi tidak hanya kuantitatif, tetapi juga
kualitatif dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk demokrasi dan pemilu. (rmol)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com