Harianmomentum.com--Satuan Tugas Pangan Lampung pada Senin, 4 Juni 2018, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mall Boemi Kedaton (MBK) dan Carrefour Transmart.

Satgas yang terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandarlampung, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan Lampung, dan kepolisian, menemukan ratusan kue kering dalam kemasan topeles dan 60 permen asam harus ditarik dari peredaran.

Permen gula asam ditarik dari peredaran karena label kertas berada di dalamnya yang langsung menyentuh makanan. Kondisi itu membuat kertas dan tintanya dapat mengkontaminasi makanan.

Sementara kue kering yang harus digudangkan karena izin edarnya tidak berlaku dan delapan kemasan olahan buah yang izin edarnya juga kedaluarsa.

Selain itu, tim gabungan juga menemukan bahan olahan mengandung babi yang dipajang di tempat makanan yang tidak mengandung babi.

Sidak yang dipimpin Sekretaris Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis tersebut untuk melakukan pengawasan pengamanan kebutuhan pangan menjelang hari raya Idul Fitri.

"Tidak ada makanan olahan yang mengandung zat terlarang, akan tetapi ada masukan untuk pihak manajemen agar menggunakan label secara benar, karena ditemukan produk yang tidak memiliki waktu kadarluarsa," ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Hamartoni Ahadis usai inspeksi di Transmart.

Hamartoni mengimbau kepada produsen agar berhenti memproduksi makanan yang memberikan efek negatif bagi masyarakat.

"Bukan hanya masyarakat yang diimbau tapi produsen juga. Sudah bukan waktunya lagilah mencari keuntungan dengan merugikan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah beli, rugi pula," tegasnya.

Lebih lanjut Hamartoni meminta kepada stakeholder terkait agar terus melakukan pembinaan secara berkala dari waktu ke waktu. Sehingga ada sinergitas dan kesamaan misi dalam melakukan transaksi.

Menanggapi masukan tersebut, Store Manager Transmart Ahmad Fajar Hadi, mengatakan, akan selalu berupaya memenuhi standar yang telah ditentukan.

"Pada dasarnya kita akan berupa memenuhi standar, baik itu standar yang ditetapkan pemerintah maupun dari pihak management sendiri. Soal kemasan itu kewenangannya ada dipusat," jelasnya. (ira).