Harianmomentum.com--Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Kader (Barikade) Gus Dur Provinsi Lampung siap mengawal proses demokrasi di wilayah setempat.

Ketua DPW Barikade Gusdur Provinsi Lampung, M. Irfandi Romas mengatakan, saat ini telah terbentuk kepengurusan di sebagian kabupaten/kota.

“Kita sedang dalam tahap finalisasi untuk pembentukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung,” kata Irfandi kepada harianmomentum.com, Senin (29-7).

Lebih lanjut mantan politisi PKB itu mengatakan, kepengurusan Barikade Gus Dur terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, ada dari kalangan parpol, milenial dan emak-emak.

“Agenda Barikade Gus Dur di Lampung kedepan antara lain di bidang keagamaan, sosial, politik, kemasyarakatan dan membela hak kaum minoritas,” jelasnya.

Menurut dia, Barikade Gus Dur akan ikut mengawal proses demokratis di wilayah Lampung.

“Dalam waktu dekat kami akan mengagendakan untuk bersilaturahmi dengan stake holder pemerintahan di Provinsi Lampung termasuk para tokoh masyarakat dan ulama. Kami ingin memberi manfaat untuk umat seperti yang diajarkan oleh almarhum Gus Dur,” ungkapnya.

Sebelumnya Irfandi menjelaskan, Barikade  Gus Dur digagas oleh para santri mantan Presiden RI Ke 4 itu.

Organisasi tersebut merupakan gerakan lintas partai, suku, agama, ras dan golongan.

“Organisasi ini merupakan binaan putri almarhum Gus Dur, Yenny Wahid,” sebutnya.

Selain Barikade Gis Dur, kata Irfandi, para santri almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, telah membentuk Jaringan Gusdurian yang telah ada di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Gusdurian adalah jaringan para pengagum Gus Dur. Kalangan itu tergabung dari berbagai lintas agama, partai dan golongan yang bertujuan untuk meneruskan perjuangan Gus Dur melalui jalur kultural.

Jadi, kata Irfandi, secara kelompok Gusdurian tidak berpolitik praktis walaupun anggotanya ada yang merupakan orang parpol tertentu. 

“Kalau Gusdurian kan kultural, anggotanya ada di mana-mana bahkan di semua partai ada,” jelasnya.

Jaringan kerja dengan ranah kultural/non-politik bernama Gusdurian cenderung tidak menentukan sikap politik pada Pilpres lalu dan juga Pilkada di daerah.

Sebab, Gusdurian berisikan murid, pengagum, serta penerus nilai-nilai Gus Dur yang sejatinya berpolitik secara netral.

"Gusdurian itu bukan organisasi politik. Jadi Gusdurian ini adalah penjaga nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur, jadi akan selalu berjuang melalui jalur kultural," paparnya.(acw)