MOMENTUM, Kalianda--Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sai Bumi Selatan mempertanyakan tentang pemberhentian 18 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). 

LBH Sai Bumi Selatan menilai, 18 pejabat yang dinonjobkan itu tidak melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

Hal itu diungkapkan LBH Sai Bumi Selatan saat berkunjung ke Kantor PWI Lampung Selatan di Kalaindan, Rabu (25-9-2019).

Rombongan LBH Sai Bumi Selatan yang terdiri atas Hasanudin, Eko Umaidi, Heni Apriani, Merik Havit, dan Daniel Simamora, itu diterima Ketua PWI Lamsel Alpandi dan jajaran pengurus PWI setempat.

Menurut Merik Havit, LBH Sai Bumi Selatan meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel untuk meninjau kembali keputusan menonjobkan 18 pejabat di Lamsel.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lamsel Nomor 821/485/V.05/2019, tertanggal 16 Juli 2019 tentang pemberhentian dari jabatan administrator dan jabatan pengawasan dan penetapan tempat tugas pegawai negeri sipil di lingkungan pemkab Lamsel.

"Kedatangan kami di sini yang pertama untuk silaturrahmi serta ingin memaparkan bahwa apabila surat rekomendasi dari KASN tersebut diabaikan Plt Bupati Lampung Selatan, maka pihak KASN akan merekomendasikan kepada Presiden RI, untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini di adalah Plt Bupati Lampung Selatan," ucap Merik havit

"Kami siap mengawal rekomendasi KASN kepada Presiden, karena KASN langsung di bawah Presiden," ungkap Merik.

Menurut Merik, LBH Sai Bumi Selatan telah melayangkan surat kepada Ketua DPRD Lamsel untuk hearing di Komisi A untuk membicarakan tentang 18 pejabat yang dinonjobkan.

"Sudah dua kali surat sudah kami kirim kepada Ketua DPRD Lamsel, kami tunggu aja, semoga segera ada jawaban untuk hearing", harapnya. (alp).