Harianmomentum--DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) merasa geram dengan sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat yang terkesan melindungi kontraktor nakal.

Terlebih, dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek pembangunan saluran irigasi di Waymayah Kecamatan Karyapenggawa senilai Rp1,3 miliar, saat ini sudah menjadi sorotan publik.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Pesisir Barat Ripzon Efendi, jika DPUPR melindungi kontraktor yang berupaya korupsi dalam mengerjakan proyek, berarti mereka sama saja ikut terlibat.

“DPUPR harus ingat tupoksinya. Seharusnya mereka tegas terhadap rekanan bermasalah, bukan malah terkesan melindungi,” tegas Ripzon Efendi kepada harianmomentum.com.

Ripzon mengatakan, dalam waktu dekat Komisi B akan memanggil DPUPR guna meminta klarifikasi atas pelaksanaan pembangunan sejumlah proyek yang saat ini sedang berjalan.

“Dalam waktu dekat kita agendakan hearing, mereka harus beri penjelasan kepada kami,” kata Ripzon.

Menurut Ripzon, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek itu seharusnya tergas terhadap rekanan  bermasalah. Jika surat teguran pertama dan kedua tidak diindahkan, segera kirim surat peringatan ketiga.

“Jika masih diabaikan juga, segera putus kontraknya,” tegas Ripzon.

Apabila tupoksi itu tidak dijalankan oleh PPK, tentu akan menjadi masalah dikemudian hari. “Baik buruknya kualitas proyek itu tanggung jawab PPK, jika dia lalai pasti akan kena imbasnya,” katanya.

Ripzon melanjutkan, dalam sidang paripurna laporan pertanggungjawaban bupati terhadap penggunaan anggaran di tahun 2016 lalu, DPRD sudah memberi catatan kepada bupati agar memperhatikan kinerja Dinas PU sehingga lebih mengutamakan kualitas proyek.

“Dalam waktu dekat Komisi B akan kembali turun ke lokasi, memantau sejumlah proyek pembangunan di Pesisir Barat, terutama proyek irigasi bermasalah itu,” janji Ripzon.

Hal senada disampaikan Kanadi, Anggota Komisi B lainnya. Menurut dia, jika PPK Dinas PUPR tidak juga memutus kontrak CV Aneka Sarana maka pihaknya akan menyurati kejaksaan dan kepolisian agar mengusut indikasi korupsi dalam proyek itu.

“Jika rekanan dan PPK masih bandel, nanti kita kirim surat resmi ke kejaksaan dan kepolisian supaya kasus itu diusut hingga tuntas,” pungkansya.

Ironisnya, hingga kini Kepala DPUPR, Sekretaris dan PPK kegiatan proyek irigasi enggan berkomentar saat ditanya wartawan terkait pemberian surat teguran ketiga kepada CV Aneka Sarana.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Liwa cabang Krui sedang memantau kasus dugaan korupsi pembangunan proyek saluran irigasi senilai Rp1,3 miliar di Waymayah Pesisir Barat.

Menurut Sulisyadi, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Krui, pihaknya sudah lama memantau dugaan proyek bermasalah itu melalui media.

Akan tetapi, belum bisa ditindaklanjuti sebelum adanya serah terima dari rekanan ke Dinas PU setempat.

"Tunggu saja, sesuai prosesur kita akan melakukan tindakan jika proyek tersebut sudah serah trima, jadi kita sekarang menunggu saja,” kata Sulisyadi, Selasa (25/7).

Sulisyadi  juga mempertanyakan kinerja konsultan pengawas dalam proyek itu yang terkesan membiarkan pelanggaran spesifikasi oleh CV Aneka Sarana.

“Saya tidak bisa terlalu banyak komentar, lebih baik saya diam dulu nanti baru bertindak. Tunggu saja,” pungkasnya. 

Ironisnya, hingga kini Ade Kurniawan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU pada proyek irigasi itu belum juga melayangkan surat peringatan ketiga.

Padahal, pada pekan lalu Ade berjanji akan melayangkan surat teguran ketiga bahkan mengancam memblacklist rekanan jika permintaan merubah struktur bangunan memakai material batu belah tidak diindahkan. 

Berdasarkan pantauan di lokasi pembangunan proyek irigasi tersebut, CV Aneka Sarana belum juga membongkar struktur bangunan yang sebelumnya sudah mendapat teguran dari Kepala Dinas PU dan Ketua Komisi B DPRD Pesibar. (ags/AP)