MOMENTUM, Krui--Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung pada 2021 diminta mempertimbangkan pembangunan yang menjadi kewengan provinsi di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).

Permintaan itu disampaikan Bupati Pesibar Agus Istiqlal saat bersama Wakil Bupati Erlina memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pesibar, Selasa 4 April 2020. 

Dalam musrenbang yang digelar melalui video conference atau seara online itu, Agus menyebutkan sejumlah pembangunan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung di wilayahnya.

Disebutkan, rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder Way Biha di Kecamatan Pesisir Selatan. Jaringan ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Jaringan irigasi itu perlu direhabilitasi mengingat Pesisir Selatan merupakan lumbung padi daerah. Dengan direhabilitasi diharapkan produktivitass padi di Pesibar meningkat dan dapat menjadi salah satu lumbung beras di Provinsi Lampung.

Kemudian, normalisasi daerah aliran sungai Way La'ay di Kecamatan Waykrui hingga Karyapenggawa. Daerah aliran sungai itu tercemar akibat penambangan di hilir way La'ay yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

"Mohon kiranya Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan peninjauan ulang terhadap izin pertambangan tersebut dan menormalisasi bagian hilir," kata Agus.

Selanjutnya, dia juga meminta pemerintah provinsi memfasilitas agar Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus memanfaatkan penerbangan melalui Bandara Taufik Kiemas. Hal ini dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah.

Bidang lain yang perlu diperhatikan pemerintah provinsi terkait dengan sektor pariwisata. Yaitu, pembangunan Dermaga Pulau Pisang di Kecamatan Pulaupisang dan Dermaga Tembakak di Kecamatan Pesisir Utara. 

Menurut Agus, saat ini Pulau Pisang tidak memiliki dermaga yang bisa dipergunakan. Sementara wisatawan yang berkunjung terus meningkat. Tentu, pembangunan dermaga akan meningkatkan perekonomian dan memperlancar arus orang dan barang ke pulau pisang. 

Sedangkan pembangunan Dermaga Tembakak akan memperpendek jarak wisatawan dari arah Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah provinsi, dia menyebut, rehabilitasi gedung dan sarana prasarana kawasan konservasi laut daerah penangkaran penyu di Pekon Muaratembulih. Gedung yang ada sudah tak layak lagi. Padahal, konservasi penyu sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi wisata edukasi.

Agus juga meminta pemerintah provinsi dapat turut bersama-sama mendukung pengembangan even wisata internasional yang digelar setiap tahun, yaitu Krui Pro Tanjungsetia dan even lainnya. (*)

Laporan: Agung Sutrisno.

Editor: M Furqon.