MOMENTUM, Krui--Puluhan peratin (kepala desa) menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Benzar Bunyamin selaku Pelaksana tugas (Plt) Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupten setempat.

Mosi tidak percaya dari 99 peratin itu dituangkan dalam  surat tanggal 6 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPD APDESI Provinsi Lampung.

Isi surat tersebut meminta segera dilakukan pergantian Plt Ketua APDESI Pesibar. Permintaan tersebut disertai sejumlah alasanya, antara lain: selama sembilan bulan menjabat Plt Ketua APDESI, Benzar Bunyamin dinilai tidak mampu menjalankan roda organiasi dengan baik. 

Selain itu, yang bersangkutan juga diniali tidak pernah memberdayakan struktur kepengurusan organisasi. Tidak bisa mencarikan solusi penyelesaian masalah menyangkut keanggotaan APDESI. Dalam melaksankan kebijakan organisasi Benzar Bunyamin juga tidak pernah berkoordinasi dengan pengurus dan anggota. Tingkat koordinasi program kerja dengan pemkab juga sangat minim.

Para peratin yang melayangkan mosi tidak percaya itu: 13 peratin dari Kecamatan Lemong, sepuluh peratin dari Kecamatan Pesisir Utara, sembilan peratin dari Kecamatan Karyapenggawa, lima peratin dari Kecamatan Pulau Pisang.

Kemudian: sepuluh peratin dari Kecamatan Waykrui, tiga peratin dari Kecamatan Pesisir Tengah, sembilan peratin dari Kecamatan Pesisir Selatan, 15 dari kecamatan Ngambur, enam Kecamatan Ngaras dan 13 peratin dari Kecamatan Bengkunat.

Bendahara APDESI Kabupaten Pesibar Azwar mengaku belum mengetahui adanya mosi tidak percaya itu.    

“Belum tahu ada surat mosi tidak peracaya itu, tapi kalau benar memang, ya kami akan legowo siapa saja nanti yang menjadi pemimpin,” kata Azwar pada Harianmomentum.com melalui telepon, Selasa (14-7-2029).

Azwar yang juga menjabat Peratin Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan itu menilai, kepemimpinan Benzar Bunyamin selaku Plt Ketua APDESI Pesibar sudah cukup bai.

“Menurut saya selama ini baik-baik saja. Sekarang ada kantor sekertariat, meubeler juga sudah lengkap, tapi kalau kita mau kumpul selama ini memang belum. Beberapa kali rapat  juga yang diundang tidak datang semua,” ungkapnya.

Dia menyatakan, akan mengikuti instruksi  DPD APDESI Provinsi Lampung terkait surat mosi tidak percaya.

“Menurut saya lebih baik ketua DPD APDESI provinsi mencari kebenaran surat mosi itu. Kalau saya ngikut ajam siapa nanti yang di tunjuk atau yang terpilih.  Terpenting ketua DPD provinsi harus meninjau kembali kebenaranya,” terangnya.(**)

Laporan: Agung Sutrisno

Editor: Munizar