Harianmomentum--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) kurang transparan dalam implementasi aturan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Terutama terkait pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

Sampai saat ini beberapa satuan kerja di Pemkab Pesibar belum menginformasikan RUP barang dan jasa pada website resmi milik negara yang berfungsi sebagai sarana penyiaran atau pengumuman informasi tersebut.

Menyikapi kondisi itu, Ketua  DPRD Pesibar Piddinuri menyangkan  kinerja satuan kerja yang belum memposting penggunaan anggaran dalam portal website Inaprok.

“Harusnya transparan dong, jangan seolah-olah kocok bekem. Penguna anggaran yaitu kepala satker harusnya bisa lebih paham  ketransparanan penggunaan anggaran,” kata  Piddinuri, Senin (21/8).

Dia menerangkan, kewajiban mengumumkan RUP pada satuan kerja pemerintah diatur dalam PeraturanPresiden (Perpres) Nomor: 54/2010 dan Perubahan Kedua Perpres Nomor: 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dalam Perpers itu disebutkan, pengguna anggaran (PA) atau kepala dinas wajib mengumumkan kegiatan satuan kerja yang dipimpinya,”  terangnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa pemkab setempat Abdul Halim berdalih belum adanya pengumuman  RUP melalui website Inaprok, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

“Pesisir Barat ini kan daerah otonomi baru. Jadi segalanya masih terbatas, termasuk SDM (sumber daya manusia) yang memahami tata cara menyampaikan pengumuman  secara online. Kedepannya permasalahan SDM ini akan kita atasi melalui bimtek (bimbingan teknis),” kata Abdul Halim. (ags) 

Rekapitulasi RUP Tahun 2017 Pemkab Pesisir  Barat