Harianmomentum--Aparatur pekon (desa) di Kabupaten Pesisir Barat diimbau tidak melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau studi banding ke luar provinsi. Terlebih, jika pembiayaannya menggunakan anggaran program dana desa (DD).

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten setempat Mursaidin, Senin (28/8).

“Kita tidak melarang peratin (kepala desa) menggelar bimtek, karena memang itu merupakan hak pekon (desa) selaku pengguna anggaran DD. Namun harus dipetimbangkan dengan matang dari sisi efektifitas daerah yang dituju dengan hasilnya terhadap kemajuan pekon. Karena itu, kita sarankan untuk tidak melaksanakan bimtek ke luar daerah, apa lagi luar provinsi,” kata Mursaidin.

Imbaun tersebut disampaikan menyusul informasi rencana bimtek para peratin ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan DD.

”Kita sudah dengan informasi terkait rencana bimtek ke Lombok itu. Kita imbau agar itu tidak dilakukan, karena khawatir hasilnya tidak akan berdampak maksimal pada peningkatan pembangunan pekon, justru malah terkesan menghamburkan anggaran,” terangnya.        

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMPP) Kabupaten Pesibar Murliana mengataka belum menerima laporan dari pihak  pekon  terkait rencana bimtek tersebut.

“Kita belum tahu soal rencana bimtek itu, karena hingga kini belum ada pemberitahuan atau laporan ke dari pihak pekon,“ kata  Murliana.

Meski begitu, lanjut dia, jika kegiatan itu memang sudah dianggarakan, hal tersebut tidak menjadi masalah.

“Kalau memang sudah dianggarkan, sah-sah saja. Mengenai hasil bimtek itu tergantung dari persertanya,” terangnya.

Informasi yang dihimpun harianmomentum, untuk melaksanakan bimtek ke Lombok, setiap pekon mengalokasikan Rp20 juta dari DD untuk biaya  perjalanan dan akomodasi selama bimtek.(ags)