MOMENTUM, Sukadana--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur dinilai belum optimal dalam mengelola anggaran tahun 2020.

Hal itu disampaikan juru bicara perwakilan fraksi di DPRD Lampung Timur (Lamtim), Kamis (3-6-2021) menanggapi masih tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp137,42 miliar.

Juri bicara Fraksi PDIP, Deni Supriyadi mengatakan pendapatan pajak melebihi target namun target pendapatan retribusi gagal. "Dibanding tahun 2019, pendapatan pajak dan retribusi mengalami penurunan," kata Deni Supriyadi.

Selanjutnya, terkait SILPA, terbesar bersumber dari belanja pegawai Rp79 miliar dan belanja modal Rp64 miliar. "Secara umum belanja pegawai mengalami penurunan dan belanja modal mengalami peningkatan," kata Deni Supriyadi.

Lebih lanjut, dengan tingginya SILPA menunjukkan banyak program pembangunan yang tidak dapat dilaksankan. "Butuh perencanaan yang matang dalam rancangan APBD, jangan kedepankan 'ego', duduk bersama untuk membangun kabupaten ini, dengarkan masukan dari masyarakat, usulan DPRD," tegas Demi Supriyadi.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Gunardi mengatakan penurunan pendapatan daerah disebabkan karena menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

"Kami menilai bahwa pemerintah belum optimal dalam mengelola potensi PAD," kata Gunardi.

Ditambahkannya, SILPA masih terlalu besar, artinya aspek perencanaan kegiatan masih banyak yang belum terealisasi. "Menjadi catatan untuk tahun berikutnya agar target yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan," kata Gunardi.

Fraksi Partai NasDem, juru bicaranya Wiwik Yuliana mengatakan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 2020 hendaknya menjadi evaluasi dan pelajaran yang berharga untuk menjadikan program mendatang lebih baik. Khusus infrastruktur jalan kabupaten har8us menjadi perhatian.

"Fraksi NasDem meminta agar tahun 2021 perhatian dan prioritas agar dapat dilaksanakan, pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2022," kata Wiwik Yuliana.

Fraksi Partai Golkar seperti disampaikan Syafrul Alamsyah. Dia mengatakan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor. "SILPA masih terlalu besar, perlu adanya perhatian khusus dan lebih cermat dalam melaksanakan proses perencanaan kegiatan di setiap OPD," kata Syafrul Alamsyah.

Nyoman Sariyasa, dari Fraksi Demokrat pun mempertanyakan penyebab terjadinya SILPA Rp137,52 miliar. Terkait pembangunan ke depan untuk ditingkatkan khususnya infrastruktur yang berkualitas.

"Apa ada program yang tidak terlaksana atau menghemat anggaran, karena dengan adanya SILPA sangat merugikan masyarakat," kata Nyoman Saeiyasa.

Ditambahkannya, terkait terkait pemotongan anggaran yang tidak mengikutsertakan DPRD mengakibatkan banyak yang tidak mengetahui penggunaannya. "Ketika ada pemotongan anggaran supaya dibahas dengan DPRD, sehingga diketahui besaran pemotongan dan kegunaannya," kata Nyoman Sariyasa.

Fraksi Gerindra turut mempertanyakan terkait pos belanja khususnya belanja modal jalan, jembatan dan jaringan terealisasi 76 persen terjadi selisih Rp54,5 miliar.

"SILPA masih terlalu besar, berarti target yang telah ditetapkan tidak terealisasi. Kami menyayangkan sekaligus mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan," ungkap M Zakwan.

Sementara itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah melakukan pembangunan lebih baik, masif dan merata apabila menggunakan pembiayaan yang berasal dari PAD.

"Kami mendorong pemerintah berani meningkatkan pencapaian target PAD pada tahun mendatang," ujar Awal Riyadi.(**)

Laporan: Arif Fahrudin

Editor: Agus Setyawan