MOMENTUM, Sukadana--Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau Lamtim menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak PBB P2.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.314.a/29-SK/2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

"Kebijakan tersebut dilakukan mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir dan telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak daerah sehingga diperlukan upaya membantu pemulihan ekonomi serta stabilitas pajak daerah," ujar Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo, didampingi Wabup Azwar Hadi, Selasa (16-11-2021).

Langkah tersebut diambil untuk meringankan beban masyarakat yang masih dalam suasa pandemi Covid 19. "Saya ingin meringankan beban masyarakat apalagi pandemi yang belum berakhir sejak dua tahun ini, katanya.

Plt Kepala Bapenda Lampung Timur Ahmad Faoji mengatakan kebijakan tersebut dinilai strategis untuk membantu masyarakat.

"Langkah itu bertujuan untuk merigankan bagi masyarakat atau wajib pajak yang telat membayarnya tidak kena denda atau sangsi administrasi berupa denda dua persen perbulan dari ketetapan pokok pajak yang telah ditetapkan," ujar Ahmad Faoji.

Dia menambahkan, bahwa jatuh tempo pembayaran pajak PBB P2 adalah tanggal 30 September 2021. Dengan adanya keputusan Bupati tersebut maka Bapenda tidak akan mengenakan sanksi administrasi denda pajak PBB P2 sampai akhir tahun ini.

"Dengan adanya kebijakan Bupati tersebut diharapkan masyarakat untuk segera melunasi kewajibannya untuk segera membayar pajak PBB nya sampai bulan Desember 2021," katanya. (*)

Laporan: Arif Fahrudin
Editor: M Furqon.