MOMENTUM, Liwa--Rapat Paripurna DPRD Lampung Barat (Lambar) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 diwarnai kritikan, Selasa (21-06-2022).

Sidang paripurna yang sempat tertunda beberapa jam dari jadwal sebelumnya pukul 09:00 WIB, hingga dilaksanakan pada pukul 14:00 WIB itu dihadiri 27 dari 35 anggota DPRD Lambar.

Pada rapat paripurna, beberapa fraksi DPRD menyoroti buruknya kualitas pembangunan jalan yang ada di Lambar. Bahkan, perwakilan fraksi cenderung menyoroti pembangunan jalan yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Proyek pembangunan itu dilaksanakan pada tahun 2022.

Mengawali pembacaan pandangan umum Fraksi Restorasi Pembangunan, Anggi Romando membawa isu yang ramai dari sosial media akan buruknya pembangunan yang menggunakan anggatan PEN tersebut.

Bahkan pihaknya menekankan kepada leading sektor untuk segera mengambil tindakan. Salah satunya, melakukan monitoring kelapangan guna memastikan kabar tersebut.

"Contoh pertama, dalam beberapa minggu ini viral kritik sosial yanh dilakukan media massa masalah pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana PEN," katanya.

Selain itu, Anggi juga menyinggung pembangunan jalan di Kecamatan Pagar Dewa yang bersumber dari dana alokaso khusus (DAK).  Dimana kondisi jalan yang baru hitungan bulan dibangun kini kondisinya telah rusak. Dengan itu, pihaknya meminta adanya evaluasi akan pembangunan jalan tersebut. 

"Dari tinjauan kami bahwa jalan itu baru saja beberapa bulan dibangun tetapi telah mengalami kerusakan kembali, Kami F-RPB meminta pemkab menelusuri dan menindaklajuti pembangunan tersebut. Hal ini perlu adanya evaluasi pada pelaksanaan pembangunan guna untuk mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi," ucapnya.

Kritikan yang sama juga dilontarkan dari Fraksi Golkar. Ismun Zani mengeritisi pembangunan melalui dana PEN yang ada di Kecamatan Balikbukit. Tepatnya, ruas jalan Pasar Liwa Tugu Tani. "Terdapat banyak keluhan dari masyarakat akan dampak pembangunan jalan tersebut. Yakni, tidak berfungsinya drainase di sepanjang jalan tersebut mengakibatkan air meluap ke rumah warga," kata dia.

Pada sektor kegiatan fisik baik jalan, lanjut dia, ada juga pembangunan gedung dan jembatan. "Fraksi Partai Golkar tidak henti-hentinya mengingatkan OPD terkait untuk lebih teliti, teliti dan teliti, dalam hal perencanaan dan pengawasan pelaksanana kegiatan agar kedepannya tidak ditemukankanya lagi pembangunan fisik yang terkesan asal jadi," ucapnya.(**)