MOMENTUM, Bandarlampung--Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung (Unila) menyampaikan tujuh tuntutan terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang menjerat Rektor Prof Karomani bersama dua petinggi Unila lainnya.

Suara itu disampaikan Aliansi Mahasiswa Unila dalam aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan Gedung Rektorat Unila, Senin (22-8-2022).

Aksi unjuk rasa itu turut diwarnai tabur bunga di depan Gedung Rektorat Unila, sebagai bentuk ucapan dan ungkapan rasa kekecewaan warga kampus atas perilaku korup Rektor Karomani.

Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Unila Muhammad Ikhsan Habibi mengatakan, aksi demonstrasi mahasiswa gabungan tersebut digelar atas dasar rasa prihatin dan kecewa melihat sang rektor dan 2 pejabat kampus "bermain" dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB) periode 2022.

"Aliansi mahasiswa Universitas Lampung mengecam atas tindak pidana korupsi tersebut, yang dilakukan oleh pejabat di Universitas Lampung dan birokrasi di dalamnya," ujar Ikhsan kepada awak media.

Ikhsan melanjutkan, Aliansi Mahasiswa Unila mendukung penuh langkah-langkah proses hukum KPK RI untuk bertindak profesional dan mengusut tuntas seluruh kasus menyangkut pungutan liar (pungli) di lingkungan kampus.

Selain itu, pihaknya turut meminta agar pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unila dari pihak luar pengurus atau petinggi di lingkungan kampus Unila.

"Kami harap Plt Rektor langsung dari Kemendikbudristek, untuk menunjuk Plt yang tepat untuk memimpin kampus tercinta kami," ucapnya.

Selanjutnya Ikhsan berharap, agar sosok Plt tersebut tidak antikritik atau mahasiswa maupun gerakan demokrasi warga universitas berjuluk 'Kampus Hijau'.

"Kami meminta agar orang-orang di dalam birokrat Universitas Lampung dapat terbuka dalam kasus ini, jangan ada lagi pungli-pungli di lingkungan kampus," tegasnya.

Para peserta aksi juga menuntut para birokrasi Unila dapat memenuhi tuntutan Aliansi Mahasiswa Unila dalam kurun waktu 2 kali 24 jam.

"Kalau tidak dipenuhi, kami pastikan akan ada aksi lebih besar," sambungnya.

Berikut tujuh tuntutan Aliansi Mahasiswa Unila:

1. Pembuatan satgas khusus tindak korupsi yang melibatkan mahasiswa.

2. Meminta kemendikbudristek menunjuk pelaksana tugas rektor di luar dari birokrat Universitas Lampung.

3. Mengusut penggunaan dana dari lingkup terkecil termasuk pungli.

4. Memberikan transparansi seluruh anggaran dana penggunaan seluruh dana aktivitas di Universitas Lampung secara terbuka.

5. Merevisi Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2021 dengan melibatkan mahasiswa dan mencabut pembekuan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dan Fakultas.

6. Meminta kemendikbudristek segera memecat secara tidak hormat semua pejabat Universitas Lampung yang dinyatakan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

7. Semua pejabat yang berpotensi terlibat kasus korupsi ini dan yang terindikasi anti terhadap gerakan mahasiswa ditolak untuk menjadi kandidat pengisi jabatan strategis di Universitas Lampung. (*)