MOMENTUM, Liwa -- Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diminta melakukan langkah konkrit untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.

Permintaan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia melalui virtual, Senin 14 November 2022.

Rakor keempat yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan inflasi daerah, diikuti Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin beserta jajaran di Ruang Rapat Pesagi Setdakab.

Selanjutnya, John Wempi Wetipo menyampaikan pada Oktober 2022, terjadi deflasi 0,11 persen. Sehingga secara year on year angka inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,71 persen.

"Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Langkah yang Konkrit dalam pengendalian Inflasi Daerah di masing-masing tempat,"ucapnya.

"Pemda harus bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka menetralisirkan harga," tambahnya.

John Wempi Wetipo menjelaskan, bahwa sebagian besar harga barang kebutuhan pokok ditanggal 11 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil.

"Mulai dari tanggal 11 November 2022 terjadi penurunan harga yang signifikan jika dibandingkan pada bulan lalu dan Minggu lalu. kecuali bawang merah dan kedelai," ungkapnya.

Sementara itu, Wabup Mad Hasnurin mengatakan bahwa Pemkab Lambar siap melakukan langkah-langkah konkrit terhadap penanggulangan inflasi daerah khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

"Kita akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga Kabupaten Lampung Barat hebat  akan lebih cepat terwujud," ujar Wabup.

"Lampung Barat telah mengupayakan pengendalian inflasi terutama dengan menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan bagi masyarakat," pungkasnya. (lem)