Harianmomentum.com--Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), AKBP.Suratno menegaskan, sejak tahun 2016 tidak ada lagi kebijakan penambahan anggota (tenaga honorer) pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya.

Karena itu, dia sangat menyayangkan, jika benar ada anggotanya yang melakukan penipuan dengan modus penerimaan tenaga honorer Sat Pol PP. 

“Sejak saya menjabat Kasat Pol PP Lampung Utara pada tahun 2016, tidak ada lagi kebijakan penambahan tenaga honorer. Jadi saya sangat menyangkan, jika memang benar itu (kasus penipuan) terjadi di Satuan Pol PP yang saya pimpin,“ kata Suratno pada harianmomentum.com, Kamis  (9/11).

Walau begitu, dia mengaku tidak berwenang untuk memberikan sanksi, jika benar kasus itu terbukti melibatka anggotanya."Kalau soal sanksi, saya tidak bisa terlalu jauh karena kewenangannya ada pada kepala daerah," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, dua oknum pejabat Sat Po PP Lampura berinisial (H) dan (D) diduga terlibat kasus penimpuan. Modusnya meminta unag puluhan juta kepada korban dengan janji diterima sebagai tenaga honorer pada kesatuan penegak peraturan daerah tersebut. (ysn)