MOMENTUM, Gedongtataan--Politik uang atau money politik menjadi musuh bersama dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Karenanya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Zulkifli Anwar bersama penyelenggara dan pengawas pemilu menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pesawaran. 

Sosialisasi digelar di gedung pertemuan Graha Adora, Desa Kurungannyawa, Kecamatan Gedongtataan, Senin (9-10-2023).

"Sudah belasan kali kami lakukan sosialisasi di Lampung, kali ini atas masukan dari Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona kami gelar sosialisasi dengan melibatkan organisasi profesi wartawan. Tujuannya tentu mencegah terjadinya pelanggaran, salah satunya pelanggaran politik uang," katanya.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, Imam Bukhori menyebut provinsi setempat masuk dalam dua besar wilayah rawan politik uang di Indonesia.

"Perkembangan teknologi digital yang demikian massif juga berpeluang terhadap pelanggaran politik uang, misalnya melalui aplikasi uang digital seperti Gopay, Shoppe Pay ataupun platform dompet digital yang lain," katanya.

Menurut Imam, perlu regulasi untuk mengatur agar potilik uang melalui berbagai platform aplikasi uang digital dapat dicegah agar pesta demokrasi berlangsung secara jujur, adil dan transparan.

Diketahui, sosialisasi itu dihadiri sejumlah organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Pesawaran, penyelenggara serta pengawas pemilu di wilayah setempat. (*)