MOMENTUM, Blambanganumpu--Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP-PKk) harus mampu menjadi garda terdepan dalam menggerakan dan mengembangkan potensi keluarg, untuk peningkatan kesejahteran masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati Waykanan Raden Adipati Surya saat pelantikan empat ketua TP PKK kecamatan: Negeribesar, Negarabatin, Bahuga dan Kecamatan Buaybahuga, Senin (15-1-2024). 

Pelantikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Waykanan Dessy Afriyanti Adipati itu berlangsung di Ruang Buway Pemuka Pengiran Udik, kantor pemkab setempat.

"Tim Penggerak PKK kecamatan hendaknya mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, moral, dan lingkungan hidup," kata Adipati.

Upaya menghimpun, menggerakan dan mengembangkan potensi keluarga itu merupakan bentuk implementasi pelaksanaan sepuluh Program Pokok PKK.

"Pelaksanaan sepuluh Program PKK terbukti mampu membantu kaum  perempuan di Kabupaten Waykanan untuk beradaptasi dengan situasi pandemi beberapa waktu lalu. Utamanya dalam pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemanfaatan lahan pekarangan," ungkapnya.

Karena itu, bupati meminta seluruh ketua TP PKK kecamatan mengarahkan seluruh kadernya untuk menjadi energy penggerak perempuan di level kampung hingga dasa wisma.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Waykanan Dessy Afriyanti Adipati. Menurut dia, TP PKK sebagai mitra pemerintah daerah,  berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali dan penggerak potensi masyarakat.

Karena itu, dia meminta, TP PKK kecamatan dapat melaksanakan sepuluh program pokok dengan mengedepankan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan stunting dan ketahanan ekonomi keluarga sebagai prioritas. “TP PKK harus mampu menggerakan masyarakat sehingga menjadi berdaya, juga harus mampu mengupayakan peningkatan kesejahteraan diri, keluarga dan lingkunganya," kata Dessy.

Turut hadir pada pelantikan tersebut:Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waykanan Vorian Melita Saipul, Asisten Bidang Pemerintahan dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. (**)