MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Arinal Djunaidi mengajak Badan pemeriska keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung untuk meningkatkan indeks kemandirian fiskal.

Terlebih, masih banyak pemerintah daerah di Lampung yang angka kemandirian fiskalnya di bawah 25 persen.

Ajakan itu disampaikan gubernur usai mengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Lampung Nani Ulina Kartika Nasution yang menggantikan Suryasih Fifi Herwati di Mahan Agung, Senin (22-1-2024).

Gubernur menjelaskan, dari seluruh pemda di Lampung, hanya pemerintah provinsi (pemprov) yang memiliki indeks kemandirian fiskal di atas 50 persen. Yaitu sekitar 55,93 persen.

Sementara untuk Bandarlampung 32,58 persen dan Metro 26,07 persen.

"Sedangkan seluruh kabupaten masih di bawah 25 persen. Artinya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi," kata gubernur.

Menurut Arinal, dengan rendahnya capaian tersebut menyebabkan tingkat pendapatan daerah masih belum optimal

"Tentunya ini menjadi tantangan dan dapat menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam proses pembangunan di Provinsi Lampung," jelasnya.

Karena itu, gubernur menilai, BPKP memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas pembangunan. Termasuk program-program pemerintah pusat dan daerah.

"Mulai dari bidang ketahanan pangan, pembangunan SDM, ekonomi, percepatan penyelesaian infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara, daerah dan desa," sebutnya.

Arinal mengatakan, strategi pengawalan keuangan pembangunan yang dilakukan BPKP dapat dirasakan manfaatnya. Terutama dalam perbaikan tata kelola pemerintah yang lebih baik. 

"Sehingga seluruh instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, BLU atau BLUD yang ada di Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan," tuturnya. 

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally berharap Provinsi Lampung dapat semakin maju, berkembang, dan sejahtera.

Sally juga berharap, Kepala BPKP Lampung melanjutkan kerjasama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini.

"Diharapkan agar pertemuan pada hari ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menyelenggarakan agenda pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," tuturnya. (**)