MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bakal membuka Posko Pemilu.

Sehingga, masyarakat bisa melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN (aparatur sipil negara).

Hal itu disampaikan Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung Heriza Kurniawan saat diwawancarai, Senin (5-2-2024).

Heriza menjelaskan, tim tersebut nantinya terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Seperti Inspektorat, Badan Kesbangpol, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satpol PP, Dinas Perhubungan serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

"Kita akan kolaborasi terkait dengan pemantauan. Jadi kita bisa menerima laporan terkait dengan netralitas ASN," kata Heriza.

Menurut dia, posko tersebut akan dibuka selama enam hari. Mulai dari tanggal 13 hingga 18 Februari mendatang.pelaksanaan pemilu 2024.

"Posko ini akan bertugas selama enam hari, mulai dari H-1 sampai H+4," jelasnya.

Selain menerima laporan, Posko Desk Pemilu juga bertugas untuk memantau perkembangan politik daerah. 

Termasuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung lancar.

"Jadi setiap ada kejadian yang perlu tindaklanjut yang cepat kita akan koordinasi ke instansi terkait," sebutnya.

Begitu juga dengan penyaluran logistik ke daerah-daerah terisolir.

"Misal ada logistik terhambat penyampaian di titik yang sulit. Maka kita akan minta bantuan instansi terkait seperti BPBD atau Dinas Perhubungan," tuturnya.

Pada kesempatan itu, dia mengatakan, telah berkoordinasi dengan BPBD untuk memonitoring daerah yang rawan banjir.

"Jika pada hari pencoblosan ada TPS yang terdampak bencana maka akan dicarikan solusinya. Misalnya dengan melakukan pemindahan lokasinya," tuturnya.

Dia mengatakan, hal itu pernah dilakukan saat pemilu 2019, pasca terjadinya tsunami di Lampung Selatan.

"Di Lampung Selatan ada pemindahan TPS karena letusan gunung anak krakatau yang menyebabkan tsunami. Sehingga ada beberapa TPS yang di geser," terangnya. (**)