MOMENTUM, Bandarlampung--Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung segera menyusun dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria  (NSPK) Penyelenggaraan Jalan.

NPSK itu bertujuan agar adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan jalan di Lampung.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas BMBK Lampung M Taufiqullah saat diwawancarai, Senin (26-2-2024).

Taufiq mengatakan, tahun 2023, BPK RI Perwakilan Lampung melakukan pemeriksaan terhadap kinerja di Dinas BMBK.

Salah satu rekomendasinya, Dinas BMBK diminta segera menyusun dokumen NPSK Penyelenggaraan Jalan.

"Menindaklanjuti rekomendasi BPK, Dinas BMBK Lampung akan segera menyusun dan menetapkan NSPK Penyelenggaraan Jalan," kata Taufiq.

Dia menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut akan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR dan aturan lainnya yang berlaku.

"NSPK ini agar ada panduan SOP bagi dinas dalam penyelenggaraan jalan," ujarnya.

Meski demikian, menurut dia, dalam penyelenggaraan jalan di Lampung, Dinas BMBK tetap mengacu pada aturan yang berlaku. 

"Pada prinsipnya selama ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan Dinas BMBK telah  mengacu pada ketentuan administrasi dan teknis. Berdasarkan peraturan yang berlaku secara nasional dan telah berjalan secara baik," sebutnya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan, di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, kemantapan jalan di Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat dari 74 persen menjadi 78 persen pada akhir tahun 2023 yang lalu," jelasnya.

Dia menyebutkan, peningkatan kemantapan jalan  itu tidak terlepas dari komitmen Gubernur Arinal Djunaidi dalam menjalankan visi dan misinya.

Sehingga, apa yang menjadi komitmen gubernur itu saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saat ini masyarakat telah dapat merasakan kondisi infrastruktur jalan yang jauh lebih baik dari sebelumnya secara merata di berbagai wilayah," tuturnya. (**)