MOMENTUM, Bandarlampung--Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik di Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024.

Tentu pada kepemimpinan Prabowo sebagai presiden ke delapan ini juga membawa sederet harapan. Termasuk dari perwakilan rakyat.

Seperti halnya dari Aprozi Alam, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dapil Lampung II.

Aprozi, membeberkan sejumlah harapan pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mulai dari harapan untuk Lampung yang lebih baik hingga Indonesia emas.

"Pertama, semoga Pak Prabowo bisa menstabilkan ekonomi Indonesia, walau kita tau kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja," kata dia kepada harianmomentum.com, Minggu sore, (20-10).

Ia menyebut, meski dunia mengalami krisis gelobal, krisis pangan dan krisis energi, dia berharap dan optimis Prabowo bisa mengatasinya.

"Saya yakin dan optimis Pak Prabowo beserta tim bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang kita punya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju untuk menyonsong Indonesia emas pada 2045," jelasnya.

Aprozi membeberkan, Lampung adalah salah satu lumbung padi nasional. "Karenanya saya berharap Lampung bisa mendapat perhatian serius dalam kesetabilan harga  jual sehingga petani Lampung bisa merasa peningkatan ekonomi yang signifikan," bebernya.

Selain itu, lanjut dia, Lampung juga sebagai gerbang Pulau Sumatra.

"Tentu kita berharap dengan kepemimpinan Pak Prabowo Lampung bisa menjadi lokomotif ekonomi Sumatra. Tentu dengan memperluas dan mengembangkan pelabuhan ekspor impor seperti yang ada di Panjang, serta sarana dan prasana infrastruktur penunjang," tuturnya.

"Dan kita berharap kepada bapak presiden yang baru, dapat memberi perhatian serius kepada masyarakat nelayan air tawar. Karena Provinsi Lampung memilki sarana bendungan dan embung serta ribuan kilometer sungai. Maka harapanya Lampung kedepannya tidak hanya sebagai penghasil pangan juga menjadi penghasil ikan air tawar juga," timpalnya.

Ia menerangkan, titik tekan harapan untuk Lampung terletak pada bantuan perbaikan insfrastruktur dan kesatabilan harga jual komoditi yang bisa dibantu melalui program pemerintah pusat. (**)