MOMENTUM, Bandarlampung--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan susunan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk komisi-komisi dalam rapat paripurna, di Jakarta, Selasa (22-10-2024). 

Terdapat 13 komisi DPR RI periode 2024-2029. Rapat paripurna terkait susunan penetapan jumlah dan komposisi keanggotan AKD tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan Maharani menyebutkan bahwa pembagian anggota fraksi di komisi tersebut berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi.

“Sehubungan dengan itu, kami tayangkan nama-nama keanggotaan fraksi dalam alat kelengkapan DPR RI berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi,” kata Puan Maharani seperti dilihat di YouTube TVR Parlemen, Rabu (23-10-2024).

Untuk Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II terdiri dari 10 anggota yang berasal dari 8 partai politik. Yaitu, Gerindra (2 anggota), Golkar (2 anggota), serta PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan NasDem masing-masing 1 anggota.

Sebanyak 10 Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II ini ditempatkan pada pada 6 komisi. Yaitu, Komisi III, Komisi IV, Komisi V, Komisi VII, Komisi VIII, dan Komisi XI.(**)

Berikut penempatan Komisi Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II:

I. Dwita Ria Gunadi (Gerindra)

Komisi IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia.

II. Aprozi Alam (Golkar)

Komisi VIII: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

III. I Ketut Suwendra (PDI Perjuangan)

Komisi IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia.

IV. Chusnunia Chalim (PKB)

Komisi VII: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

4. Kementerian UMKM

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.