Itu disampaikan Jihan saat melakukan kunjungan pada Senin, 24 Februari 2025.

Prioritas utama itu, yang pertama ialah tidak ada penahanan ijazah.

“Hari ini penekanan pertama, bahwa harus komitmen menjalankan arahan dan instruksi tidak boleh penahanan ijazah apa pun alasannya. Karena ada alasan ijazah tidak diambil. Maka yang jelas ijazah harus diantar. Mereka sekolah itu untuk mendapatkan ijazah,” kata Jihan.

Kedua, lanjutnya, terkait study tour yang banyak membebankan wali murid. Maka tidak perlu keluar daerah.

“Study tour yang membebankan wali murid maka hal yang tidak perlu dilakukan sekolah. Jadi study tour mungkin hanya ada di lokal saja,” jelas mantan senator itu.

Ketiga, soal Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih terdengar di beberapa sekolah mengambil dana. Sehingga, menurutnya tidak tersalur sampai 100 persen kepada siswa.

“Kita meminta dinas pendidikan itu untuk mengawasi agar sekolah yang menerima PIP itu tersalur 100 persen. Jika ditemukan ada sanksi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Provinsi Lampung, Laila Soraya, mengatakan terkait tiga penekanan wakil gubernur sudah diupayakan dan dijalankan.

“Kita telah menyiapkan posko ijazah di tiap kabupaten/kota. Sudah ada, nanti tanggal 26 Februari kita evaluasi sudah sejauh mana itu dilaksanakan,” kata dia.

“Nanti kita tracking di mana pemilik dari ijazah tersebut, kenapa tidak diambil, dan itu tidak ada pembiayaan. Kita sudah buka call center. Kalau memang ada yang nakal, kita tegur. Kalau ada yang main-main, kita tegur pada hari itu agar dapat berjalan dengan baik. Penekanan itu akan kita laksanakan,” timpalnya. (Ikh)