MOMENTUM, Bandarlampung -- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung mengatakan anggaran perbaikan jalan yang telah terencana tidak terkena kebijakan efisiensi.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M Taufiqullah didampingi Kabid Bina Program M. Abdillah mengatakan, tahun ini tidak ada pengurangan dari nilai paket kegiatan.

"Jadi tidak terdampak untuk pembangunan, efisiensi hanya terkait dengan kegiatan seremonial atau administrasi umum,” ujarnya. 

Menurutnya, pada 2025, total pagu anggaran Dinas BMBK senilai Rp773 miliar. Untuk paket jalan dan jembatan sekitar Rp500 miliar. 

“Sisanya untuk pendukung seperti jasa konsultasi, supervisi pengawasan dan sebagian untuk tunda bayar yang sudah kita anggarkan pada APBD murni. Kemudian pemeliharaan rutin UPTD,” katanya. 

Lalu menurutnya pada tahun ini terdapat 52 paket perbaikan jalan dengan nilai Rp450 miliar dan 21 paket jembatan dengan nilai Rp49 miliar.

“Ini tidak mengalami penurunan malah ada peningkatan sedikit dari tahun lalu. Karena tahun lalu itu dengan APBD perubahan Rp550 miliar sementara sekarang anggaran murni Rp770 miliar,” katanya.

Selanjutnya beberapa kegiatan yang akan tertangani pada tahun ini yaitu rigid, fleksibel dan beberapa ruas ditangani dengan base.

“Jalan berlubang yang masih parah akan kita perbaiki semua di tahun ini. Jadi sebagian pakai perkerasan rigid atau fleksibel dan sebagian pakai base. Sehingga untuk akses masyarakat bisa lancar walaupun belum ditutup dengan perkerasan,” jelasnya. 

Kemudian ada beberapa ruas jalan yang akan ditangani pada 2025 berada di wilayah Lampung Tengah, Pringsewu, Kalirejo, Kalirejo – Bangunrejo, Padangratu, Jabung – Simpang Labuhan Maringgai dan Bandarabung.

Lalu lanjutnya, beberapa paket pekerjaan akan terlaksanakan tender pada akhir Februari ini dan yang lainnya pada Maret.

"Harapannya, arus lalulintas yang padat sudah tidak ada lagi lubang yang mengganggu, sebelum lebaran sudah tertangani dan hari lebaran sudah tidak ada hambatan lagi untuk armada yang melintas di jalan yang berlubang semuanya mulus," ungkapnya.

Masih dikatakannya, pihaknya tetap mengalami efisiensi anggaran yakni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang nilainya mencapai Rp17 miliar. Efisiensi anggaran tersebut untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berfokus pada program utama dinas.

“Dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, memang hampir semua dinas terkena dampak dari efisiensi anggaran. Dan BMBK salah satu OPD yang terdampak. Kurang lebih sekitar Rp17 miliar,” katanya. (*)