MOMENTUM, Bandarlampung-- Puluhan karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Wayrilau Kota Bandarlampung menggeruduk jajaran direksi dan dewan pengawas (dewas), Rabu (14-5-25).

Mereka mempertanyakan alasan pemotongan tunjangan gaji yang sudah berlangsung tiga bulan (Februari hingga April 2025).

Kebijakan sepihak itu dinilai tidak adil. Sebab, persoalan pemotongan tunjangan gaji berawal dari besarnya hutang Perumda Wayrilau terhadap pihak ketiga.

“Perusahaan terbebani hutang kewajiban pada pihak ketiga yang nilainya mencapai miliaran rupiah perbulan,” jelas sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, kepada harianmomentum.com, Kamis (15-5-25).

Mirisnya, justru tunjangan gaji karyawan yang dipotong. Padahal, kewajiban hutang tersebut merupakan imbas dari kebijakan para petinggi perusahaan. Termasuk pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung.

“Perusahaan merugi akibat kebijakan petinggi perusahaan dan walikota. Tapi mengapa kami (karyawan) yang ditumbalkan. Ini sungguh tidak adil,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, jajaran direksi dan dewas tidak bisa menunjukkan dasar pemotongan tunjangan gaji karyawan. “Mereka (Direksi, red) justru meminta kami membuat surat pernyataan keberatan yang dutujukan kepada walikota,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Perumda Wayrilau Meidasari enggan berkomentar banyak terkait aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah karyawan.

"Enggaklah, enggak protes, cuma konfirmasi aja. Nanti ya kami ini lagi nyusun renbis dengan BPKP," kata Maidasari.

Diketahui, puluhan karyawan itu diterima oleh jajaran direksi lengkap. Termasuk dewas: Pola Pardede dan dan Sukendi.