MOMENTUM, Pringsewu--Sebanyak 1.233 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai. PPPK Tahap I Formasi 2024 ini, terdiri dari tenaga guru dan teknis.

SK pengangkatan diserahkan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas pada upacara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 di lapangan Kecamatan Adiluwih, Senin 30 Juni 2025. Sekaligus dilakukan pengambilan sumpah/janji sebagai aparatur pemerintah.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas berharap para PPPK yang diambil sumpah dan menerima SK untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, mengingat kompetensi bagi seorang ASN wajib dan mutlak dimiliki, yakni berupa pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang mengimplementasikan nilai dasar ASN, yaitu BERAKHLAK (BERorientasi pada pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Harmonis; Loyal; Adaptif; dan Kolaboratif).

"Jalankan amanah besar ini dengan penuh tanggung jawab, terus mengembangkan kapasitas dan profesionalitas dengan meningkatkan kinerja di masing-masing lingkungan kerja,"pintanya.

Riyanto Pamungkas menuturkan, seiring perkembangan teknologi, tentunya harus dimanfaatkan guna menunjang kinerja sebagai ASN. Dan dengan niat tulus untuk mengabdi, serta menjadi energi dan harapan baru guna mewujudkan Pringsewu MAKMUR (Mandiri, Aman, Kondusif, Maju, Unggul dan Religius).

“Ingatlah, saat ini Aparatur Sipil Negara bukan hanya sebuah pekerjaan, akan tetapi menjadi sebuah profesi yang mengandung amanah yang harus dilaksanakan dengan baik,"tegasnya.

Maka itu Bupati Pringsewu meminta agar ASN memiliki paradigma reformasi birokrasi, yang mencakup perubahan pola pikir dan perubahan budaya, yang dilakukan secara komprenhensif dan terukur. "Tak kalah penting, seorang ASN tidak boleh terlibat dalam isu dan faham radikalisme, yang meliputi intoleransi, anti Pancasila dan anti NKRI, yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, serta tetap menjaga netralitas,”ujarnya.

Nampak hadir pada kegiatan itu Pj Sekretaris Daerah M.Andi Purwanto beserta jajaran pemerintah daerah, DPRD dan forkopimda. (**)