MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Rahmat Mirzani Djausal langsung meneruskan aspirasi mahasiswa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surat dengan nomor: 400.14.G/4866/08/2025 ditandatangani gubernur tertanggal 1 September 2025.

Dalam surat itu disebutkan bahwa telah terjadi demonstrasi di Lampung oleh mahasiswa dan gabungan elemen masyarakat yang diperkirakan mencapai 4000 orang.

Massa aksi tersebut menyampaikan 10 tuntutan. Pertama, mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

Kedua, mendesak DPR RI untuk melakukan potongan tunjangan dan gaji anggota serta berhenti menggunakan pajak untuk menekan rakyat. 

Ketiga, memerintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat menteri-menteri bermasalah. 

Keempat, mendesak ketua partai untuk memecat kader bermasalah yang menempati posisi legislatif dan eksekutif. 

Kelima, menuntut Kapolri turun dari jabatannya dan mendesak dilakukannya reformasi total Polri dan Polda Lampung serta keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan.

Keenam, menolak efisiensi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, meningkatkan kualitas gaji guru dan dosen.

Kedelapan mendesak untuk dilakukannya pembebasan lahan Anak Tuha.

Kesembilan, menolak disahkannya RUU KUHAP. Terakhir, meminta Menteri ATR/BPN segera melakukan reformasi agraria di Lampung.

Dalam surat itu disebutkan, tuntutan tersebut djterj a da ditandatangani langsung oleh gubernur, Pangdam XXI Radin Inten, Kapolda, Kajati, Ketua beserta anggota DPRD Lampung.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami menersukan aspirasi masyarakat/mahasiswa tersebut kepada Ketua DPR RI untuk menjadi bahan perhatian dan pertimbangan lebih lanjut," tulis gubernur. (**)