MOMENTUM, Pringsewu – Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Diskusi Publik penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2025–2029 di Aula Kantor Bupati Pringsewu, Kamis 25 September 2025. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah praktisi dan akademisi dari Universitas Lampung serta diikuti perangkat daerah, instansi terkait, dan berbagai elemen masyarakat.

Sekda Pringsewu M. Andi Purwanto selaku Kepala BPBD setempat menyampaikan, penyusunan KRB menjadi acuan penting agar kebijakan pembangunan dan penganggaran, khususnya di bidang kebencanaan, tepat sasaran. Ia menegaskan, peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sudah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“KRB akan membantu menetapkan zona rawan bencana sehingga tata ruang dan program pembangunan bisa diarahkan untuk mengurangi risiko, sekaligus menentukan prioritas penganggaran mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan begitu sumber daya dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien,” ujar Andi.

Ia menambahkan, dokumen tersebut juga menjadi pedoman untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui informasi yang jelas, seperti peta risiko, SOP evakuasi, dan titik kumpul. Selain itu, KRB dapat memperkuat dasar pengajuan bantuan teknis dan pendanaan nasional maupun internasional berbasis data empiris.

Andi berharap, dokumen KRB nantinya terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RTRW, hingga pelaksanaan anggaran.

Diskusi publik ini turut dihadiri anggota DPRD Pringsewu Rusmanto, Staf Ahli Bupati Titik Puji Lestari, Kalak BPBD Nang Abidin Hasan, Kabag Ops Polres Pringsewu Kompol Sugeng Sumanto, Danramil Gadingrejo Kapten Inf. Redi Kurniawan, serta akademisi Unila. (**)