MOMENTUM, Bandarlampung--DPR RI menilai jumlah pengawas ketenagakerjaan di Lampung masih sangat minim.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita mengatakan, jumlah perusahaan aktif di Lampung mencapai 11 ribu. Sedangkan pengawasnya hanya 33 orang.

"Ini sangat-sangat kurang. Pengawas ketenagakerjaan adalah garda terdepan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan," kata Felly saat kunjungan kerja ke Lampung, Selasa (25-11-2025).

Dia menegaskan, peran pengawas sangat penting. Terutama memberi sosialisasi kepada pekerja maupun perusahaan terkait aturan perundang-undangan agar mereka memahami hak dan kewajibannya.

"Kami ingin pengawas benar-benar memastikan hak-hak pekerja terpenuhi," ujarnya.

Dia menilai, Provinsi Lampung yang memiliki wilayah luas dan jumlah perusahaan yang terus berkembang membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang kuat. 

"Termasuk penguatan jumlah pengawas ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi, serta penyediaan sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai," jelasnya.

Selain itu, permasalahan kesejahteraan tidak akan tuntas apabila masih terjadi selisih pemahaman atau pelanggaran antara pekerja dan pemberi kerja. 

"Ini kan jadi persoalan kita bagaimana bicara kesejahteraan kalau misalkan mereka masih ada selisih-selisih dengan pihak pemberi kerja nah ini kan tidak bisa juga dibiarkan," ungkapnya. 

Komisi IX menekankan perlunya keseriusan dalam menangani persoalan ketenagakerjaan agar tidak dibiarkan berlarut-larut.

Sementara, Anggota Komisi IX Rahmawati Herdian menegaskan, komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi buruh yang telah disampaikan selama pertemuan. 

Rahmawati berharap seluruh aspirasi tersebut dapat berjalan sesuai proses dan menemukan penyelesaian terbaik.

"Isu yang disampaikan para buruh seperti UMP dan penahanan ijazah sudah menjadi perhatian. Alhamdulillah Dinas Tenaga Kerja Lampung juga telah bekerja dengan sangat baik dalam menangani berbagai persoalan yang ada," kata Rahmawati.

Melalui kunjungan itu pula diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

Sehingga hubungan industrial dapat berjalan lebih adil dan harmonis bagi pekerja maupun pemberi kerja. 

Di lain sisi, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya strategis untuk melindungi tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. 

"Dengan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja, perusahaan dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Jihan.

Menurut dia, pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya menjamin penegakan hukum, tetapi juga memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada pengusaha dan pekerja agar implementasi regulasi berjalan efektif. 

"Fungsi ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pekerjaan yang layak, termasuk kepastian hubungan kerja yang menjamin hak-hak tenaga kerja, perlindungan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, dan penerapan K3," jelasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di Lampung, Jihan menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan jumlah serta kompetensi pengawas, sekaligus alokasi anggaran berbasis kebutuhan.

"Serta penyusunan regulasi turunan yang mendukung transisi ke sistem pengawasan terpusat. Strategi ini diharapkan mampu menjawab dinamika dunia kerja di masa mendatang," tutupnya. (**)