MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan mulai direalisasikan pada awal Juni 2026. Total anggaran yang disiapkan untuk kebijakan tersebut mencapai sekitar Rp150 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Nurul Fajri mengatakan, pencairan gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.

“Pembayaran mulai dilakukan Juni 2026 sesuai ketentuan. Anggaran sekitar Rp150 miliar sudah kami siapkan untuk memenuhi hak ASN dan PPPK,” kata Nurul, Senin (27-4-2026).

Ia merinci, alokasi tersebut diperuntukkan bagi 12.648 pegawai negeri sipil (PNS), 12.779 PPPK, serta 863 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Lampung.

Adapun komponen gaji ke-13 untuk PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.

Namun terdapat ketentuan khusus bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Besaran gaji ke-13 akan dibayarkan secara proporsional, dihitung berdasarkan masa kerja dibagi 12 bulan, sebagaimana skema yang diterapkan dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

“Bagi PPPK yang masa kerjanya belum genap satu tahun, pembayarannya disesuaikan secara proporsional. Mekanismenya sudah diatur dalam regulasi,” jelasnya.

Pemprov Lampung berharap pencairan gaji ke-13 ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi.

Pemerintah daerah juga memastikan proses pencairan dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur agar stabilitas kesejahteraan ASN tetap terjaga. (**)