MOMENTUM, Bandarlampung-- Pemerintah Provinsi Lampung mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp236.276.680 dari pelaksanaan program Work From Home (WFH) selama Mei 2026.

Penghematan tersebut berasal dari berbagai sektor operasional, mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM), air, komunikasi hingga operasional pegawai di lingkungan Pemprov Lampung.

Kepala Biro Organisasi Setprov Lampung, Hery Sadli, mengatakan penghitungan efisiensi WFH telah selesai dilakukan dan dilaporkan secara resmi kepada pemerintah pusat.

“Alhamdulillah untuk penilaian ini penghitungannya sudah selesai hari ini. Jadi sudah ada hitungannya dari semua OPD yang ada di Pemerintah Provinsi maupun dari kabupaten/kota dan sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Lampung terkait efisiensi ini,” ujar Hery, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, laporan efisiensi tersebut merupakan laporan rutin bulanan yang wajib disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari program nasional efisiensi energi.

Dia merinci, penghematan yang berhasil dicapai selama Mei 2026 meliputi: listrik Rp47.237.003, BBM Rp85.520.467, air Rp593.200, komunikasi Rp138.001 dan operasional pegawai Rp102.788.019.

Menurut dia, capaian efisiensi tersebut masih berpotensi meningkat apabila seluruh OPD konsisten menerapkan pola penghematan energi.

Ia memperkirakan total efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp2,5 miliar.

“Dana hasil efisiensi ini bahkan bisa membiayai anggaran dua biro di Pemprov Lampung,” jelasnya.

Hery menegaskan, pelaksanaan WFH bukan sekadar memberikan fleksibilitas kerja bagi pegawai, tetapi juga bagian dari upaya penghematan energi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, yang diharapkan dari WFH ini adalah penghematan di sektor energi, baik BBM, listrik maupun air,” jelasnya.

Karena itu, seluruh kepala OPD diminta lebih mengoptimalkan pola kerja WFH tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja pegawai.

Ia mencontohkan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menekan penggunaan listrik di kantor, seperti mematikan lampu, pendingin ruangan, maupun komputer yang tidak digunakan.

“Ruangan mana yang masih bisa dihemat, ya dihemat. Lampunya dimatikan kalau tidak perlu, AC juga begitu. Komputer yang tidak digunakan dimatikan,” ujarnya.

Bahkan, Hery mengaku telah menerapkan pola penghematan tersebut di ruang kerjanya sendiri.

“Kalau kamar mandi di ruangan saya tidak saya hidupkan terus. Nanti kalau mau dipakai baru dihidupkan. AC juga kalau sudah dingin saya matikan dulu,” katanya.

Selain penghematan listrik, pelaksanaan WFH juga dinilai mampu menekan konsumsi BBM pegawai karena mobilitas harian berkurang.

“Makna esensinya kan mereka kerja di rumah, bukan keluyuran ke mana-mana. Jadi tidak menghabiskan BBM,” ujarnya.

Menurutnya, indikator penghematan BBM dapat dilihat dari rata-rata penggunaan kendaraan pegawai maupun tren konsumsi BBM di SPBU selama pelaksanaan WFH.

“Kalau misalnya penggunaan BBM di bulan Mei menurun dibanding sebelumnya, itu juga bisa menjadi indikator adanya penghematan,” katanya.

Hery menambahkan, laporan efisiensi dari seluruh OPD Pemprov Lampung maupun pemerintah kabupaten/kota akan terus dipantau setiap bulan dan dilaporkan ke kementerian sebelum tanggal 10.

“Ini program nasional yang memang harus kita laksanakan bersama. Harapan kita, efisiensi ini bisa terus meningkat tanpa mengganggu kinerja pemerintahan,” tutup. (**