MOMENTUM, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan korupsi di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. KPK meminta Silmy kooperatif dan segera memberikan keterangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima lembaganya, Silmy berada di Jakarta dan sekitarnya.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut Budi, penyidik masih menelusuri peran Silmy dalam perkara tersebut. Karena itu, kehadiran dan keterangan Silmy dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi kasus yang sedang dikembangkan.

"Kami juga mengimbau agar yang bersangkutan bisa kooperatif, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga dapat membantu proses penanganan perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi tengah mencari Silmy Karim dalam rangkaian OTT yang dilakukan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

"Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," kata Budi.

KPK meminta seluruh pihak yang terkait dengan perkara tersebut bersikap kooperatif. Namun hingga kini lembaga antirasuah itu belum menjelaskan secara rinci keterkaitan Silmy dengan kasus yang sedang diselidiki.

Dalam OTT yang digelar pada Selasa (2/6/2026) malam, KPK mengamankan belasan orang di sejumlah lokasi di Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

"Salah satunya itu Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," kata Budi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti berupa mobil, sepeda motor, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing, serta logam mulia.

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujarnya.

KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Tim penyidik juga terus bergerak untuk mengembangkan perkara dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya membenarkan OTT tersebut menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh KPK, perkara itu diduga berkaitan dengan praktik pemerasan atau suap dalam pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA) dan warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku telah mengetahui adanya OTT tersebut. Ia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.

Hingga Rabu malam, KPK belum mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan maupun konstruksi lengkap perkara dalam OTT tersebut.(**)