MOMENTUM, Kediri -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah tersebut dinilai penting agar Program MBG tepat sasaran, transparan, dan bebas korupsi. PBNU juga mendesak pengoptimalan peran pesantren dalam pelaksanaannya.

Permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang disahkan dalam Sidang Pleno Ketiga Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Senin (22/6/2026).

Sidang dipimpin oleh Katib Aam PBNU, Akhmad Said Asrori, yang juga Sekretaris Steering Committee (SC).

Ketua Komisi Rekomendasi, Kacung Marijan, menyebutkan ada enam poin rekomendasi terkait pengelolaan MBG.

Rekomendasi pertama, pemerintah wajib melibatkan pemangku kepentingan. Evaluasi berkelanjutan juga harus dilakukan terhadap program Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.

“Pemerintah perlu melibatkan stakeholders dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini agar program sesuai niat baik, tepat sasaran, efisien, transparan, dan bebas korupsi. Selain itu, harus mampu menggerakkan ekonomi lokal,” katanya. 

Rekomendasi kedua, NU mendorong pemerintah menetapkan dapur pesantren sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus. Aturan ini berlaku bagi pesantren yang memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas.

Pemerintah juga diminta menyusun regulasi teknis yang adaptif dengan karakteristik pesantren. Contohnya seperti fleksibilitas jadwal makan, distribusi berbasis asrama, dan penggunaan sarana makan khas pesantren.

Rekomendasi berikutnya adalah penyederhanaan syarat administratif. Pemerintah perlu memperluas skema pendampingan agar pesantren tidak terbebani aturan yang kurang relevan.

PBNU juga mendorong integrasi Program MBG dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Rantai pasok pangan harus melibatkan koperasi, petani, peternak, nelayan, UMKM, dan badan usaha milik pesantren.

Kacung menilai langkah ini akan menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang. Di sisi lain, kemandirian ekonomi masyarakat ikut memperkuat.

Pesantren pun diminta bersiap diri menjadi pelaksana MBG. Caranya dengan memperkuat tata kelola dapur, keamanan pangan, standar gizi, serta sistem laporan yang akuntabel.

“Perlu bimbingan dan pendampingan terstruktur. Tujuannya agar pesantren mendapat akses luas menjadi SPPG dan mampu memenuhi standar pemerintah,” ujarnya.

Melalui rekomendasi ini, PBNU berharap program MBG berjalan lebih efektif. Program tetap menghormati karakteristik pesantren dan memberi dampak ekonomi luas bagi masyarakat. (*)